Polda NTB Buka Peluang Usut Dugaan ’’Fee’’ Proyek DAK

0
Artanto. (SuaraNTB/ils)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB merespons beredarnya dugaan transfer fee proyek untuk pembangunan SMA dan SMK lingkup Dikbud NTB yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Kkusus (DAK). Polda NTB memastikan akan mengusut dugaan transfer fee itu, sepanjang masyarakat memiliki data yang bisa dipertanggung jawabkan terkait dugaan tersebut.

‘’ Masyarakat yang memiliki data, agar segera melapor sebagai dasar penanganan terhadap perkara dimaksud. Kalau ada laporan pasti akan kita tangani sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,’’ ujar Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto, S. IK., M. SI, Jumat, 5 Agustus 2022. Tentu kata Artanto, mekanismenya tetap dilakukan koordinasi dengan penyidik yang akan menangani perkara ini nantinya.

Jika tidak ada laporan, maka tidak ada dasar bagi penyidik untuk melakukan penanganan lanjutan. Tentu jika laporannya ada, maka koordinasi dengan penyidik yang akan menangani perkara tersebut juga akan tetap dilakukan. Jika hasil koordinasinya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maka akan langsung diterbitkan laporan polisi. “Masuk dulu laporannya baru bisa ditindaklanjuti dengan catatan harus lengkap sebagai data awal,’’ katanya.

Meski sudah banyak informasi yang beredar terkait hal tersebut, menurut Artanto, itu belum bisa dijadikan dasar untuk dilakukan penanganan lanjutan. Karena dalam penanganan perkara, laporannya juga harus jelas supaya tidak sia-sia nantinya. Tetapi pada intinya, pihaknya tetap akan menangani jika laporannya sudah masuk. “Kami pastikan laporannya akan tetap kita tangani jika faktanya ditemukan ada perbuatan melawan hukum,’’ tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPRD yang membidangi urusan pendidikan dalam waktu dekat akan menjadwalkan untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Agendanya adalah untuk mengklarifikasi terkait dengan sejumlah temuan dan laporan terkait dengan pengelolaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMA, SMK dan MA.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Wirajaya kepada Suara NTB yang dikonfirmasi Kamis, 4 Agustus 2022. Diakui Wirajaya bahwa belakangan ini pihaknya banyak mendapatkan informasi terkait penggunaan DAK fisik yang dikelola oleh Dikbud tersebut.

“Bahwa soal ada temuan dan juga laporan yang kami terima, Komisi V akan memanggil pihak Dikbud. Pemanggilan ini dalam rangka klarifikasi temuan dan laporan-laporan soal penggunaan DAK ini,” ucap Wirajaya.

Disampaikan Wirajaya bahwa pihaknya belum lama ini sudah melakukan pengawasan langsung dengan turun ke beberapa sekolah. Ia mendapatkan sejumlah temuan lapangan yang perlu diklarifikasi kepada pihak Dikbud.

‘’Kami kemarin turun ke beberapa sekolah, sampai dengan detik ini proyek DAK fisik ini masih tahapan pelaksanaan. Menurut Komisi V belum sampai ada terjadi penyimpangan-penyimpangan,’’ katanya.

‘’Tapi kami juga ada mendapatkan temuan-temuan. Seperti ada informasi dari pihak sekolah soal sharing anggaran antar sekolah dengan DAK. Misalnya sekolah diminta melakukan penimbunan lokasi dulu baru bisa dapat DAK, nah itukan tidak tepat. Makanya kami akan dipanggil Dikbud segera,’’ sambungnya.

Selain itu, baru-baru ini pihaknya juga mendapatkan informasi terkait dengan beredarnya dugaan bukti transfer fee proyek DAK fisik yang diduga mengalir dari pihak kontraktor. Informasi tersebut kemudian sudah tersebar luas di tengah masyarakat, dan memperkuat dugaan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program proyek DAK fisik tersebut.

‘’Bahwa terkait ada dugaan soal berseliwerannya fee proyek DAK saya minta semua stakeholder untuk mengusutnya secara tuntas. Baik pihak Dikbud maupun APH (aparat penegak hukum) supaya clear. Jangan ada praktik seperti itu, jangan terjadi hal-hal yang bisa menciptakan spekulasi yang tidak baik di masyarakat,’’ tegas politisi Partai Gerindra itu.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., yang dikonfirmasi Suara NTB pada Rabu, 3 Agustus 2022 membantah dugaan adanya fee DAK tersebut. “Saya tidak tahu (terkait dugaan fee DAK), pekerjaan belum mulai. DAK tahun ini masih persiapan. Saya jawab tidak ada fee. Yang jelas tidak boleh ada fee dalam pekerjaan pemerintah,” tegasnya.

Aidy menjelaskan, DAK Dinas Dikbud NTB tahun ini menggunakan sistem swakelola tipe 1. Swakelola Tipe 1 Swakelola yaitu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dalam hal ini Dinas Dikbud NTB. “Sekolah mengusulkan siapa yang bekerja atau menyediakan bahan baku, kami verifikasi, toko mana jadi penyuplai, kami verifikasi. Sekolah mengusulkan tiga nama, nanti kita cek sesuai aturan,” ujar Aidy.

 Diketahui DAK fisik Dinas Dikbud NTB untuk SMA, SMK, dan SLB di NTB tahun 2022 mencapai Rp150 miliar yang dialokasikan untuk beberapa sekolah. Namun ditegaskan Audy, bahwa pihaknya menyesalkan adanya informasi yang tidak benar terkait DAK Dinas Dikbud NTB. “Kita kerja saja belum, sedang persiapan-persiapan, sudah banyak sekali gangguan, lama-lama ndak kerja jadinya, bisa-bisa pemerintah pusat geram itu nanti,” pungkasnya. (ils)