Pencatutan Keanggotaan Parpol, KPU NTB Imbau Masyarakat Cek Namanya Dalam Data Sipol

0
Agus Hilman (Suara NTB/dok).

Mataram (Suara NTB) – Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 sedang berlangsung dari tanggal 1-14 Agustus 2022. Tercatat sampai dengan hari keempat, sudah 11 parpol telah melakukan pendaftaran. Salah satu syarat pendaftaran parpol yakni memiliki keanggotaan di tiap kabupaten/kota yang datanya dimasukkan dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Terkait hal itu, KPU pun membuka akses kepada masyarakat untuk mengecek namanya dalam Sipol apakah dirinya terdaftar atau tidak sebagai pengurus partai politik. Hal itu penting dilakukan untuk memastikan keabsahan data keanggotaan yang disampaikan oleh partai politik.

‘’Sekarang kita sudah memberikan akses ke publik untuk mengecek data diri keanggotaan partai politik. Kemarin kita meminta ke internal dulu, kami memastikan dulu agar seluruh jajaran kita baik di komisioner dan sekretariat untuk mengecek nama-nama mereka di Sipol yang ada,’’ ucap anggota KPU Provinsi NTB, Agus Hilman.

Lanjut Hilman, masyarakat bisa mengecek data dirinya apakah terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak pada link: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik. Jika menemukan namanya terdaftar tapi merasa keberatan atau ragu terhadap keabsahan data tersebut. Masyarakat bisa sampaikan keberatan melalui link ini: https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan

“KPU mengimbau dan meminta masyarakat untuk mengecek nama masing-masing. Jika memang ada namanya terdaftar, lalu keberatan atau tidak atas keabsahan data, itu bisa disampaikan ke KPU RI melalui website,” jelas Hilman.

Disampaikan Hilman bahwa menurut Undang-undang Pemilu beberapa elemen yang keanggotaan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai politik adalah mereka yang menjadi Anggota TNI/Polri, kemudian ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan jabatan lain yang dilarang Perundang-undangan. Serta mereka yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah menikah.

Ayo cek nama kita, terutama anggota TNI/Polri, ASN, penyelenggara pemilu, kepala desa, seluruh elemen di dalam undang-undang yang dilarang perundang-undangan menjadi anggota partai politik dan juga kepada pemilih yang di bawah usia 17 tahun dan belum pernah kawin,” seru Hilman.

Ditegaskan Hilman, pengecekan nama oleh masyarakat sangat penting dilakukan. Sebab sampai sejauh ini saja ditemukan dalam data Sipol sudah ada beberapa penyelenggara Pemilu yang terdeteksi namanya dicatut dalam keanggotaan parpol. Sehingga masyarakat umum juga tidak tertutup kemungkinan juga ada yang terdaftar tanpa sepengetahuannya.

‘’Ini salah satu cara kita agar publik juga mengontrol sistem keanggotaan yang ada. Dari hasil pengecekan internal, di NTB ini empat orang yang masuk namanya, dari jajaran sekretariat bukan komisioner. Dan teman-teman itu sudah menyampaikan keberatan sesuai dengan prosedur yang sudah disediakan,” ungkapnya.

Terkait dengan temuan pencatut nama keanggotaan partai politik tersebut, menurut Hilman bahwa KPU tidak bisa memastikan, apakah partai politik sembarangan atau tidak memasukkan data keanggotaannya, sehingga sampai ada anggota sekretariatan KPU bisa masuk di Sipol sebagai anggota parpol. (ndi).