Terkait Dana BOS, Guru MA Darul Aminin NW Mengadu ke DPRD

0
Guru dan Kepala MA Darul Aminin NW Aik Mual mengadu ke DPRD Loteng terkait dana BOS yang tak kunjung cair, Kamis, 4 Agustus 2022. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Guru dan Kepala Madrasah Aliyah (MA) Darul Aminin NW Aik Mual Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah (Loteng), Kamis, 4 Agustus 2022 mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka mengadukan terkait pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah yang tak kunjung cair. Padahal oleh pihak madrasah semua persyaratan pencairan dana BOS sudah dilengkapi sejak Desember 2021 lalu.

Kepada Ketua Komisi I DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, dalam pertemuan yang berlangsung di aula DPRD Loteng, Kepala MA Darul Aminin Aik Mual, Zulfikri, M.Pd., mengungkapkan, awal mula persoalan tersebut terjadi setelah terjadi dualisme kepengurusan yayasan maupun kepengurusan madrasah beberapa waktu lalu. Persoalan tersebut pun sampai ke ranah hukum.

Namun hal itu tidak sampai mengganggu proses pengajuan dana BOS ke pemerintah pusat. Selaku pihak yang memiliki akun serta akses pengajuan dana BOS, pihaknya tetap menyelesaikan semua persyaratan yang diperlukan pada Desember 2021 lalu. Tapi begitu dana BOS akan dicairkan pada bulan April, ternyata ditolak oleh pihak bank. Alasannya, ada surat dari Kementerian Agama (Kemenag) Loteng yang meminta pencairan dana BOS untuk Darul Aminin ditangguhkan sementara waktu.

Terhadap persoalan tersebut pihak madrasah lantas bersurat ke Kemenag Loteng untuk meminta penjelasan secara tertulis. Namun tidak ada balasan tertulis dari pihak Kemenag Loteng. Anehnya, pada bulan Juni, dana BOS Darul Aminin ternyata sudah dicairkan oleh pengurus madrasah lain. Padahal pengurus tersebut tidak pernah mengajukan persyaratan pencairan dana BOS.

Ironisnya, dana BOS tersebut bisa dicairkan, karena ada rekomendasi dari pihak Kemenag Loteng. Semulanya, dikatakannya dana tersebut akan diserahkan kepada pihaknya selaku penyelenggara pendidikan. Tetapi nyata dana tersebut tidak juga diberikan. Di satu sisi, pihaknya harus menanggung beban biaya operasional untuk bisa tetap menjalankan proses belajar mengajar.

“Mulai dari membayar honor guru dan operasional madrasah, kita tanggulangi dengan cara meminjam. Harapannya, nanti akan ditutup setelah dana BOS yang sudah dicairkan diberikan. Namun sampai detik ini, dana BOS tersebut tidak juga diberikan,” tutur Zulfikri.

Untuk itu pihaknya memutuskan mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Loteng. Harapanya, bisa diupayakan penyelesaiannya. Karena jika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan bisa berdampak pada kegiatan belajar siswa di madrasah.

Mengingat, jumlah siswa madrasah Darul Aminin cukup banyak. Siswa MA sendiri 166 siswa dan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 184 siswa dengan besaran dana BOS yang sudah dicairkan masing-masing Rp 112 juta dan Rp 101 juta. “Yang jadi sorotan kita, inikan persoalan di kepengurusan yayasan dan madrasah. Kenapa kemudian justru kami selaku penyelenggara pendidikan yang kena imbas,” sesalnya.

Terkait persoalan tersebut, Kasi. Penmad Kemenag Loteng, H. Muliadi, mengaku akan berkomunikasi dengan Kanwil Kemenag NTB dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia pun mengaku kalau dana BOS tersebut memang sudah dicairkan oleh pihak pengurus madrasah. “Nanti kita akan komunikasikan lagi Kanwil (Kemenag NTB),” jawabnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, mengatakan akan berupaya memfasilitasi pertemuan para pihak yang terkait dalam persoalan tersebut guna mencarikan solusi terbaik. Agar proses belajar mengaja bisa tetap berjalan dengan baik tanpa terganggu kisruh kepengurusan. “Segera nanti akan kita fasilitasi para pihak. Termasuk Kepala Kemenag Loteng, nanti akan kita upayakan untuk hadir. Supaya persoalan ini bisa segera tuntas,” tandas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Loteng ini. (kir)