Sarana Penunjang Pelayanan Publik dan PAD di Lobar Masih Minim

0
Randis kepala OPD di Lobar yang dibeli dari dana DBHCHT, Kamis, 4 Agustus 2022.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kendaraan operasional dan sarana prasarana (sarpras) penunjang untuk pelayanan publik serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat masih minim. Namun ironisnya, Pemkab justru mengarahkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk membeli kendaraan dinas (Randis) kepala OPD.

Informasi yang diserap media, pelayanan publik di Dukcapil membutuhkan kendaraan operasional, berupa mobil dilengkapi alat rekam dan cetak untuk bisa menjangkau pelayanan warga masyarakat di daerah yang jauh. Namun sejauh ini, belum ada kendaraan khusus untuk pelayanan mobil keliling tersebut.

Selain belum ada kendaraan operasional, fasilitas alat laptop masih minim, baik di kantor Dukcapil maupun UPT Dukcapil di kecamatan. Selain pelayanan publik, sektor untuk mendukung memaksimalkan PAD juga masih minim. Jangankan kendaraan operasional, sarpras berupa komputer dan peralatan sinyal telekomunikasi pun masih minim.

Menurut anggota DPRD Lobar, H Adnan, pengalokasian anggaran APBD itu harus menyentuh pelayanan publik dan PAD agar lebih maksimal. “Harusnya diarahkan itu (pelayanan publik dan memaksimalkan PAD),” jelasnya. Hal ini penting agar peruntukan anggaran itu tepat. Karena bagaimanapun kepala OPD sudah memiliki Randis. Sehingga cukup dengan Randis yang ada tersebut, tidak perlu lagi melakukan pengadaan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Lobar, Baiq Yeni S Ekawati yang melakukan pengadaan randis dari DBHCHT tahun 2021 lalu. Ia mengaku pengadaan Randis Inova Reborn itu sudah ada Juknisnya. “Itu (pengadaan) tahun 2021, kita tidak berani keluar dari aturan,” kata dia.

Mengacu Peraturan menteri keuangan (PMK) lama kata dia, ada alokasi untuk penegakan hukum di Satpol PP sebesar 25 persen. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat 25 Persen dan Kesehatan 50 persen. Kalau tahun 2022 ini, tidak berani beli randis karena penegakan hukum 10 persen.

“Itu sudah ada porsinya, kalau menyangkut urusan petani itu di kesejahteraan masyarakat, bukan ada urusannya yang di penegakan hukum,” ujarnya.

Terpisah, kepala Bapenda Lobar, Suparlan mengatakan saat ini baru memiliki satu mobil operasional. Idealnya untuk memaksimalkan PAD, butuh lima unit kendaraan operasional. “Idealnya butuh lima mobil operasional, masing-masing UPT satu,” ujarnya.

Namun dalam kondisi saat ini, jangankan untuk membeli kendaraan operasional, komputer di UPT saja awalnya hanya satu unit komputer jadul. Namun setelah ia menjadi kepala Bapenda, ia bisa menambah satu unit komputer, ditambah bantuan dari program ketua DPRD.

“Sehingga ada tiga komputer saat ini di masing-masing UPT,” jelasnya. Pihaknya juga berupaya melayani pembuatan SPPT di masing-masing UPT. Dan itu butuh pelayanan online, namun ia memberanikan diri mulai pelayanan. “Dan kita tunggu dialokasikan di APBD perubahan,” ujarnya.

Hal serupa dialami Dukcapil. Kadis Dukcapil Lobar, M. Hendrayadi, mengaku untuk pelayanan prima butuh kendaraan mobil keliling yang lengkap dengan peralatan. “Kalau mau pelayanan prima, maka butuh kendaraan operasional keliling yang lengkap alat,” ujarnya. Namun pihaknya berupaya memaksimalkan sumberdaya yang ada. Di mana sejak Maret 2021 lalu, pihaknya mengimbau melalui para camat. Termasuk meminta para Kades untuk bersurat ke Dukcapil untuk melayani masyarakat dalam kondisi rentan, baik usia lanjut, sakit, difabel dan gangguan jiwa.

“Kami turun pelayanan rekam, dan itu sudah berjalan hingga ke Labuan Poh, Sekotong, dan daerah lain,” jelasnya. Diakuinya yang rajin bersurat hanya beberapa desa, sedangkan yang lainnya belum. Sehingga ia berharap agar para kades bersurat ke Dukcapil. (her)