Pengangkatan PPPK, Lotim akan Prioritaskan Guru Honorer yang Lulus Ambang Batas

0
H. M. Juaini Taofiq (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lombok Timur (Lotim) tahun 2022 ini siap dimulai. Lotim berencana akan memprioritaskan mengangkat guru honorer yang sudah dinyatakan lulus passing grade atau ambang batas sebanyak 2.198 orang.

 Sekda Lotim H. M. Juaini Taofik,  saat dikonfirmasi Kamis, 4 Agustus 2022, menjelaskan, jika semakin banyak PPPK diangkat, maka Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy akan semakin senang.  Akan tetapi selalu saja klausul harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sementara rata-rata gaji untuk PPPK ini per bulan Rp 2,7 juta. Jika dikalikan dengan total 2.198 guru, maka dibutuhkan dana Rp 5,9 miliar per bulan atau setidaknya sekitar Rp 71 miliar kebutuhan per tahun. Belum lagi untuk membayar gaji pegawai yang lainnya.

Gaji PPPK kabarnya akan dapat bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Bantuan pusat itu ditujukan agar tidak terlalu membebani APBD. “Hasil Rakornas, untuk gaji PPPK ini akan mendapatkan support tambahan dari pusat, itu yang masih kita tunggu supaya tidak mempengaruhi struktur APBD kita,” terangnya.

Penggunaan anggaran penggajian ASN ini juga dibatasi dengan rambu-rambu kemampuan keuangan daerah. Itulah sebabnya, kata Sekda, mengapa lebih diprioritaskan guru yang masuk passing grade dulu karena pasti itu mudah terseleksi kemampuannya.

Selain guru, tenaga kesehatan, kebersihan, Pol PP dan tenaga lainnya juga tetap  prioritas. Harapannya, semakin banyak dukungan pusat, maka semakin banyak yang bisa diangkat oleh daerah. Penggajian PPPK ini masuk dalam sistem Dana Alokasi Umum (DAU). Nominal untuk peruntukan gaji dari DAU transfer pusat inilah yang masih dinantikan.

“Biasanya nanti bulan November akan ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan), oh sekian dana yang tidak boleh diutak-atik karena peruntukannya hanya untuk itu,” ucapnya.

Belasan ribu jumlah honorer daerah Lotim diakui menanti untuk diangkat jadi pegawai. Pemerintah daerah terus berusaha mencari solusi terbaik untuk para honorer. Saat ini, pihaknya tidak ingin berandai andai dalam pengangkatan honorer menjadi PPPK. Tidak ingin pula mendahului kebijakan pusat. Dimana dalam pengangkatan ini tetap harus mengacu pada ketentuan sesuaikan dengan kemampuan anggaran. (rus)