Ombudsman NTB Kembali Ingatkan ULP Lotim Agar Memperbaiki Pelayanan

0
Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman NTB Sahabudin saat memberikan keterangan lanjutan kepada media perihal temuannya terkait pembuatan paspor yang maladministasi di ULP Lotim (Suara NTB/ris)

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB kembali mempertegas temuannya terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Unit Layanan Paspor (ULP) Lombok Timur (Lotim) dalam proses pembuatan paspor yang dinilai banyak terdapat maladministrasi.

Ombudsman telah membaca klarifikasi pihak Kantor Imigrasi  Kelas I TPI Mataram terkait dengan hasil investigasinya, namun Ombudsman mengingatkan agar pihak Imigrasi fokus mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada pemohon paspor sesuai dengan SOP yang berlaku.

Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman NTB Sahabudin mengatakan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan secara tertutup, ada dua tawaran dari calon di ULP Lotim yaitu pengurusan paspor dengan cara biasa atau ‘sport’ yang lebih cepat. Masing-masing cara ini memiliki tarif yang berebeda-beda, namun tentu sangat jauh dari tarif normal sebesar Rp350 ribu.

“Harga pengurusan paspor lewat calo untuk cara biasa antara Rp1,5 juta – Rp1,6 juta dengan jangka waktu yang cenderung lama. Yang kedua lewat jalur ‘sport’ yang jadi antara tiga sampai empat hari, namun biayanya tinggi yaitu Rp 2 – 2,5 juta,” ujar Sahabudin saat memberikan keterangan kepada media, Kamis, 4 Agustus 2022.

Secara umum ada enam temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB di ULP Kantor Lotim yaitu diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, perbuatan tidak patut, dan penundaan berlarut.

Maladministrasi yang diskriminasi seperti ULP yang memberikan  layanan secara berbeda perlakukan kepada pemohon yang melalui calo, yang mana pemohon melalui calo tidak perlu antri, namun dapat langsung dilakukan pengambilan foto,sidik jari tanpa melalui wawancara.

“Map pemohon yang mengurus paspor melalui calo dipisahkan, serta foto, sidik jari dan wawancara dilakukan di ruang layanan yang terpisah dengan pemohon yang mengurus sendiri, bahkan pemohon tidak diwawancara,” ujarnya.

Maladminidtrasi penyalahgunaan wewenang seperti ULP bersama-sama dengan calo memberikan  kemudahan dalam  pelayanan, yang mana pemohon yang membayar  biaya lebih besar sebesar Rp. 2,5 juta kepada calo  memperoleh layanan lebih cepat tanpa harus mengikuti antrian.

“Pemohon yang mengurus paspor melalui calo mendapatkan kemudahan, bahkan pukul 06.00 pagi berkas mereka sudah dipersiapkan untuk layanan foto, sidik jari dan wawancara,” terangnya.

Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur seperti permohonan paspor melalui calo tanpa melalui wawancara. Petugas tidak meminta syarat Surat  Kuasa untuk pengambilan paspor melalui Calo. Temuan Ombudsman yaitu pemohon tidak perlu membuat atau mendatangani surat kuasa.

Maladministrasi perbuatan tidak patut seperti adanya Petugas melakukan pelayanan sebelum jam kerja. Dimana pemohon yang mengurus Paspor melalui calo dilayani pukul 06.00 Wita.

Menjawab semua temuan Ombudsman tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram I Made Surya Artha  menegaskan, proses pembuatan paspor baik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Unit Layanan Paspor Lombok Timur, maupun kantor imigrasi di seluruh Indonesia mewajibkan pemohon datang langsung ke kantor dengan membawa persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Petugas juga akan melakukan wawancara singkat dan pengambilan biometrik yaitu sidik jari dan foto wajah pemohon.

“Pemohon wajib datang langsung di Kantor Imigrasi, tidak bisa diwakilkan. Tidak benar apabila ada informasi yang beredar bahwa buat paspor tanpa melalui proses wawancara, sidik jari, dan foto wajah,” kata Made Surya di Mataram, Rabu (3/8) dalam siaran pers yang diterima Suara NTB.

Pernyataan Made Surya ini menanggapi informasi yang tersiar luas perihal dugaan permohonan paspor di ULP Lombok Timur yang tidak sesuai prosedur layanan standar (SOP). Ia  menuturkan, seluruh pemohon paspor wajib menggunakan aplikasi M-Paspor untuk permohonan baru maupun penggantian habis masa berlaku.

Penggunaan aplikasi M-Paspor ini juga sudah diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan ULP Lombok Timur. Pemohon dapat menginstal aplikasi tersebut di ponsel melalui Playstore untuk pengguna android dan Appstore bagi pengguna iOs.

Proses pembayaran setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paspor pun, kata Made Surya, tidak dibayarkan di kantor imigrasi. Melainkan melalaui bank, kantor pos, maupun Indomaret. Pemohon datang ke kantor imigrasi setelah melakukan pembayaran PNBP dan memilih jadwal kedatangan.

Made Surya menjelaskan, pemohon paspor dapat memilih tanggal kedatangan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, jam kedatangan pun dapat dipilih, sesi pagi atau siang hari. “Antreannya ya sesuai dengan jam yang dipilih oleh pemohon sendiri. Dengan membagi dua sesi pelayanan ini diharapkan tidak ada kepadatan di Kantor Imigrasi, sehingga pemohon merasa lebih nyaman,” imbuhnya.

Lebih lanjut Made Surya menerangkan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan ULP Lombok Timur tidak membeda-bedakan jenis kelamin pemohon. Semua pemohon baik laki-laki maupun perempuan diberikan layanan permohonan paspor baru maupun penggantian.

“Dengan catatan syarat lengkap sesuai tujuan ke luar negeri, maka paspor akan kami terbitkan. Kami menerapkan prinsip kesetaraan dalam permohonan paspor,” tegasnya. Made Surya menjamin Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram beserta seluruh jajaran terbuka lebar untuk saran dan kritik yang bersifat membangun. Seluruh masukan ditampung dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan layanan. (ris)