MXGP Tak Memungkinkan Digelar di Mataram

0
Pedagang bubur kacang ijo sedang melayani pembelinya di depan pintu gerbang eks Bandara Selaparang di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Rembiga, Kota Mataram, Kamis, 4 Agustus 2022. Kondisi bandara yang tidak terawatt tersebut memunculkan adanya ide untuk lahan ini akan dijadikan tempat penyelenggaraan MXGP di tahun 2023 mendatang. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menyambut baik rencana penyelenggaraan dua seri Motor Cross Grand Prix  (MXGP) di Indonesia tahun 2023 mendatang. Apalagi Kota Mataram dijadikan sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional dan internasional. Namun,pelaksanaan balap motor cross di Mataram dinilai tidak memungkinkan karena tidak adanya lahan.

 “Kami sih prinsipnya oke saja,” jawab Mohan ditemui, Kamis, 4 Agustus 2022. Rencana eks Bandara Selaparang digunakan sebagai lintasan juga dianggap tidak memungkinkan, karena akan merusak sarana-prasarana di kawasan tersebut. Lahan itu juga bukan hanya milik PT. Angkasa Pura, melainkan TNI Angkatan Udara juga memiliki kewenangan.

H. Mohan Roliskana

Mohan mengakui, sempat ada pembicaraan dengan Pemprov NTB. Tetapi, ia mengira bukan mengarah ke pelaksanaan MXGP. Pun, balap motor cross tingkat dunia itu digelar akan dipersiapkan penganggaran untuk mendukung program tersebut. “Pasti ada kebijakan penganggaran tetapi harus dikonkretkan dulu. Teknisnya kita serahkan ke provinsi saja,” terangnya.

Kaitannya dengan pemanfaatan lahan eks Bandara Selaparang tersebut, Walikota mengaku pernah membahasnya bersama dengan Danlanud. TNI Angkatan Udara rencananya akan memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat olahraga air sport. Rencana Danlanud dinilai sangat bagus untuk menghidupkan kembali eks Bandara Selaparang setelah  aktivitas penerbangan dipindah ke Lombok Tengah.

Setelah operasional eks Bandara Selaparang dipindah pada 1 Oktober 2011 lalu, aktivitas tidak ada dan fasilitas bandara tidak terawat. Menurut Mohan, kalaupun pemanfaatan eks Bandara Selaparang untuk kepentingan olahraga, izin pelaksanaan cukup di Danlanud.

Akan tetapi, jika orientasi bisnis tidak masalah menjadi kewenangan PT. Angkasa Pura. Mohan mengharapkan, badan usaha milik Negara (BUMN) tersebut memberikan space khusus  untuk menghidupkan pelaku usaha mikro, kecil,dan menengah di kawasan Udayana. Daripada dibiarkan terlantar dan mengganggu estetika kawasan kota. “Masalahnya lokasinya berada di tengah kota. Kalau ditelantarkan seperti itu akan terlihat kumuh dan merusak estetika kota,” demikian kritiknya. (cem)