Lima Pengkab Minta Musprov PBSI NTB Dibatalkan

0
Mantan Wakil Ketua PBSI NTB, I Putu Sumerthayasa (empat dari kiri) berpose bersama Ketua  Pengcab PBSI Lobar, Fathullah, Ketua Pengcab Kabupaten Lombok Utara (KLU),  Amrih Usodo, Ketua PBSI Lotim, Basri dan beberapa pengurus bulutangkis lainnya usai memberikan keterangan pers di salah satu rumah makan di Mataram, Kamis, 4 Agustus 2022.(Suara NTB/fan)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak lima Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)  bersama-sama mengatakan  menolak penyelenggaraan Musyawarah  Provinsi (Musprov) PBSI NTB yang diagendakan berlangsung di Mataram, 14 Agustus 2022. Mereka menolak  Musprov PBSI NTB lantaran tidak percaya dengan kinerja pengurus cabang olahraga  provinsi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Mantan Wakil Ketua PBSI NTB, I Putu Sumerthayasa  di Mataram, Kamis, 4 Agustus 2022. Saat itu Putu didampingi Ketua  Pencab PBSI Lobar, Fathullah Ketua Pengcab Kabupaten Lombok Utara (KLU) ,  Amrih Usodo, Ketua PBSI Lotim, Basri dan beberapa pengurus bulutangkis lainnya.

“Musprov ini tidak dapat dilaksanakan karena cacat hukum. Kami meminta Musprov PBSI NTB yang dijadwalkan tanggal 14 Agustus dibatalkan,” ucapnya.

Putu menegaskan bahwa permintaan Musprov PBSI NTB itu disuarakan oleh dirinya atas permintaan lima Pengcab di kabupaten/kota di NTB, pasalnya mereka menilai Musprov PBSI NTB cacat hukum.

Salah satu hal yang dinilai cacat hukum tersebut kata Putu, yakni terkait penerbitan SK  Pemkab/Pengkot  PBSI Kabupaten /kota yang dinilai melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PBSI. Dimana hampir seluruh SK Pengkab/Pengkot ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris.

Menurut Putu,  bahwa dalam AD/ART PBSI  pada Bab  3, Halaman 22, pasal 14 tentang tugas pokok dan fungsi ketum pada huruf H yaitu (Bersama dgn Sekertaris Jendral/Sekum/Sekertaris menandatangani Surat2 Keputusan). Sementara Ketum PBSI NTB tidak melibatkan Sekum dalam penandatanganan SK Pengkab/Pengkot PBSI kabupaten/kota.

“AD ART PBSI yang dilanggar ketika memberikan SK kepengurusan ke semua kabupaten/kota oleh Pak H. Junaidin Yaman selaku Ketua PBSI NTB,” jelasnya.

Selain menyoroti soal SK yang melanggar AD/ART, Putu juga menyoroti soal SK  Peraturan Organisasi  (PO) yang dibuat oleh PBSI NTB yang dinilai keluar dari AD/ART. Menurut mereka pasal 12 dalam PO PBSI tidak diatur oleh AD/ART. Atas dasar itu mereka meminta Musprov PBSI NTB dibatalkan.

Di tempat terpisah Ketua PBSI NTB, H. Junaidin Yaman  menanggapi dengan serius terkait permintaan  lima Pengcab yang ingin membatalkan Musprov PBSI NTB. Menurutnya, permintaan Putu membatalkan Musprov PBSI tak bisa mengubah agenda PBSI NTB. Dalam hal ini pihaknya akan tetap melaksanakan Musprov PBSI NTB sesuai jadwal yang disepakati, yakni 14 Agustus 2022.

“Musprov tidak bisa dibatalkan dan harus dilaksanakan sesuai jadwal meskipun ada protes,” ucapnya.

Dijelaskannya, soal SK yang ditandatangani oleh Ketum dan Wakil Sekretaris dibenarkan oleh dirinya. Menurutnya  dirinya memang tidak melibatkan Sekum PBSI untuk menandatangani SK tersebut karena Sekumnya sudah lama mengundurkan diri.

“Sekum PBSI NTB sudah dia tahun tidak aktif dan sudah mengundurkan diri. Kemudian soal PO itu bukan kita yang buat tapi itu aturan yang dikeluarkan oleh PB PBSI”jelasnya. Sementara itu Sekum PBSI NTB membantah bila dirinya mengundurkan diri. Menurutnya ia adalah pengurus PBSI NTB aktif. (fan)