Akui Anak Buahnya Diperiksa KPK, Walikota Bima Enggan Ungkap Materi Pemeriksaan

0
Walikota Bima, H. M. Lutfi saat dikonfirmasi wartawan terkait dua pejabat eselon II Pemkota Bima yang dipanggil dan diperiksa KPK, yakni Kepala Dinas PUPR serta Kepala BPBD, Kamis, 4 Agustus 2022. (Suara  NTB/uki)
ads top adsamman

Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. M. Lutfi SE mengakui dua anaknya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini.

Hal itu disampaikan Lutfi saat dimintai tanggapan oleh wartawan, Kamis, 4 Agustus 2022. Meski begitu, orang pertama di Pemkot Bima ini enggan menjawab materi pemeriksaan, justru menyamakan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) sebelumnya. “Ya memang. Tanggapannya sama, seperti tanggapan Sekda. Lengkapnya seperti Sekda itulah,” katanya.

Terkait materi pemeriksaan, Walikota justru mengarahkan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Kepala Dinas sebagai pejabat teknis serta Sekda, mengingat dirinya bukan pejabat teknis. “Tanya Kepala Dinasnya, teknisnya kan mereka, saya bukan teknis, gimana sih ente,” cetusnya.

Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, sejumlah pejabat teras ruang lingkup Pemkot Bima dikabarkan dipanggil serta diperiksa oleh KPK. Pemanggilan dan pemeriksaan mereka terkait dana rehab rekon pascabanjir Kota Bima Rp166 miliar.

Kabar tersebut juga diakui Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH. Ia mengakui ada dua pejabat eselon II Pemkota Bima yang dipanggil dan diperiksa KPK, yakni Kepala Dinas PUPR serta Kepala BPBD. “Iya benar. Yang dipanggil dan diperiksa yakni Kepala PUPR, dan Kepala BPBD,” kata Sekda kepada wartawan Senin, 1 Agustus 2022.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, keduanya menjalani pemeriksaan pada waktu dan hari yang berbeda. Kata dia, Kepala Dinas PUPR, M. Amin, menjalani pemeriksaan pada Kamis, 28 Juli 2022. Sementara Kepala BPBD, Hj. Zainab diperiksa pada Jumat, 29 Juli 2022.

“Keduanya diperiksa hari Kamis dan Jumat kemarin. Kadis PUPR, Kamis sedangkan Kepala BPBD diperiksa hari Jumat,” ujarnya.

Sekda mengatakan, pemeriksaan keduanya terkait soal belanja modal pengadaan barang dan jasa proyek rehab rekon pascabanjir pada dua Dinas yang mereka pimpin. Hal itu, berdasarkan surat klarifikasi yang dilayangkan KPK. “Klarifikasi belanja modal pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR dan BPBD,” ujarnya.

Sekda menambahkan, terkait dana rehab dan rekon pascabanjir Kota Bima yang menelan anggaran Rp166 miliar merupakan jumlah keseluruhan item dan paket pekerjaan relokasi. “Paket-paket yang ada dalam pekerjaan ini yang dimintai klarifikasi oleh KPK. Intinya terkait pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. (uki)