Menang di Pengadilan, Lobar Tertibkan Paksa Aset Daerah

0
Pemkab Lobar yang didukung Satpol PP, pemdes dan kepolisian menertibkan paksa aset daerah di Kuranji Dalang, Rabu, 3 Agustus 2022.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) РSetelah mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani berbagai aset bermasalah di Lombok Barat (Lobar), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  semakin tegas mengamankan aset daerah. BPKAD mengamankan aset daerah di Desa Kuranji Dalang Kecamatan secara paksa dari oknum warga yang mengklaim itu, Rabu, 3 Agustus 2022.

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram memenangkan Pemkab Lobar atas gugatan dari oknum warga tersebut. Upaya pengamanan dan penertiban aset seluas 62 are itu mendapat pengamanan dari pihak Satpol PP, Polsek Labuapi dan pendampingan Pemerintah Desa Kuranji Dalang.

Meski awalnya sempat ada sedikit protes dari oknum warga yang mengklaim, lantaran mengaku masih akan melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan PN itu, namun pihak BPKAD memberikan pemahaman jika proses hukum bisa tetap dilanjutkan yang bersangkutan. Tetapi pihaknya tetap akan memasang plang. Terlebih sebelumnya pihak Pemkab sudah melayangkan surat teguran pengosongan sebanyak tiga kali namun tak diindahkan.

“Ini adalah upaya kami selama tujuh tahun sejak 2015 lahan itu diambil alih sepihak oleh oknum,” tegas Kabid Pengalolaan Barang Milik Daerah BPKAD Lobar, H. Rizki Bani Adam selepas penertiban. Sebelum pengamanan itu, Rizki mengaku berbagai langkah penertiban sudah dilakukan BPKAD sejak 2015 lahan itu dikuasai sepihak oleh oknum itu. Mulai dari proses non litigasi dan pengiriman surat perintah pengosongan yang tak diindahkan oknum bersangkutan. Padahal pemkab sudah memiliki sertifikat atas lahan itu sejak 2001.

Hingga pada akhirnya pihaknya melayangkan laporan kepada kepolisian atas dugaan penggergahan aset yang berujung gugatan perdata oleh oknum itu atas dasar pipil. “Tapi dari putusan PN Mataram menolak eksepsi dari penggugat sehingga dinyatakan bahwa tetap kepemilikan awal berdasarkan kepemilikan sertifikat Pemda Lobar,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya tak sembarangan lantas melakukan pengamanan paksa aset itu. Pasalnya setelah putusan PN Mataram itu keluar dan diberikan waktu upaya hukum banding, oknum bersangkutan tak juga melakukan. Pada akhirnya putusan itu dianggap berkekuatan hokum tetap sehingga pihak BPKAD mengamankan kembali asetnya.

“Atas dasar Inkracht itu kami mengambil kembali aset untuk kepentingan daerah dan masyarakat, aset seluas 62 are yang bersertifikat sejak 2001,” bebernya. Saat disinggung terkait rencana upaya hukum lanjutan oknum warga yang mengklaim lahan itu, pihaknya pun mempersilakan.

Rizki mengatakan pihak BPKAD sifatnya menunggu. “Jadi posisi kami pasif, karena saat ini kondisinya harusnya sudah clear dengan¬† Inkracht Putusan PN. Tapi kalau ada lagi (upaya hukum) silakan,” ucapnya. Setelah terpasangnya plang itu, pihak BPKAD langsung menyerahkan pengelolaan aset itu kepada pemerintah desa untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Kepala Desa Kuranji Dalang, Sidik berterimakasih kepada Pemkab Lobar yang mau memberikan pengelolaanya aset itu untuk warga. “Jadi dari pihak aset menyerahkan ke kami semata-mata kegunaannya untuk masyarakat setempat (desa kuranji dalang),” jelasnya. Diakuinya sudah ada beberapa aspirasi warganya untuk menggunakan lahan di Dusun Kuranji Bangsal itu sebagai lapangan sepak bola. Meski demikian, Fatoni mengaku akan berkonsultasi dengan pihak aset untuk aspirasi itu. “Itu akan kami upayakan, karena kami akan mengikuti aturan,” pungkasnya. (her)