Kembangkan Koperasi Syariah

0
Ahmad Masyhuri (Suara NTB/ham)
amman

DINAS Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) NTB berikhtiar memberikan keringanan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meminjam dana, baik pada koperasi atau perbankan. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kawasan bebas riba.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Ahmad Masyhuri, S.H., pengembangan kawasan bebas riba ini dilakukan dengan memperbanyak koperasi syariah. ‘’Kami sudah menggencarkan sosialisasi yang namanya koperasi syariah dan membuat beberapa kawasan yang namanya kawasan bebas riba. Artinya di kawasan ini tidak ada lagi koperasi berkedok rentenir yang merugikan masyarakat,’’ ujarnya di Pendopo Gubernur NTB, Rabu, 3 Agustus 2022.

Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), ujarnya, pihaknya menargetkan pembentukan 30 koperasi syariah. Sementara hingga sekarang ini yang sudah tercapai lebih dari 50 persen dan sedang digencarkan pembentukannya, baik koperasi yang beralih dari konvensional ke syariah atau membuat koperasi syariah yang baru.

‘’Adanya koperasi ini tidak ada bunga, tapi dengan sistem bagi hasil,’’ ujar mantan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda NTB ini.

Sekarang ini, ungkapnya, yang menjadi keluhan banyak orang adalah bunga koperasi yang memberatkan pihak yang meminjam. Jika dalam sehari tidak membayar cicilan pinjaman, bunga pinjaman bertambah. Begitu juga pada hari-hari berikutnya, belum ada uang untuk melunasi,  bunga yang mesti dibayar cukup besar. ‘’Bahkan ndak sampai setahun sudah 1.000 persen kenaikan bunga pinjaman ini. Nah ini yang kita perangi dan bunga pinjaman inilah yang namanya riba dan itu perangi dengan sistem bagi hasil,’’ terangnya.

Mengenai kawasan bebas riba ini, tambahnya, paling tidak ada transaksi dari 75 persen UKM yang ada dengan metode syariah. Kemudian ada koperasi syariah dan transaksinya menggunakan metode syariah. Jika persyaratan ini sudah dipenuhi, ujarnya, kawasan ini bisa diklaim sebagai kawasan bebas riba.

Meski demikian, pengembangan koperasi syariah ini tidak hanya sebatas di kalangan umat Muslim saja. Menurutnya, non Muslim bisa mengembangkan koperasi syariah, karena di beberapa negara maju, seperti Jepang atau Eropa mengembangkan sistem syariah di dunia perbankan, karena dinilai lebih mengguntungkan.

Diakuinya, pada salah satu pelatihan koperasi yang digelar Dinas Koperasi dan UKM NTB ada pengelola koperasi di Mataram dari non Muslim menanyakan apakah bisa mengembangkan koperasi syariah. Pihaknya menjawab bisa, apalagi potensi pasarnya adalah banyak dari kalangan Muslim. Atas dasar itu membuat pihaknya berusaha mengembangkan koperasi berbasis syariah, sehingga masyarakat tidak lagi terjerat pinjaman memberatkan dari lembaga yang berkedok koperasi.

Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan koperasi berkedok rentenir. Namun, fakta di lapangan, pihaknya menemukan banyak koperasi yang beroperasi seperti ini. Terhadap koperasi seperti ini, pihaknya akan melakukan pembinaan sambil menggencarkan sosialisasi pembentukan koperasi berbasis syariah. (ham)