Kades di Lobar Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap OPD

0
Wakil ketua DPRD, Hj Nurul Adha bersama pimpinan dan anggota DPRD lainnya saat menerima hearing dari para Kades Kediri – Labuapi, Rabu, 3 Agustus 2022.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat (Lobar), khususnya Forum Kades Kediri-Labuapi (Fkkel) menyampaikan mosi tidak percaya kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul banyak persoalan mendasar yang sering dikeluhkan warga masyarakat belum bisa ditangani. Di antaranya, masalah penerangan jalan umum (PJU), jalan dan sampah.

Demikian mengemuka pada hearing Kades Labuapi – Kediri di kantor DPRD Lobar, Rabu, 3 Agustus 2022. Para Kades diterima Wakil Ketua DPRD, Hj Nurul Adha, dan para wakil ketua DPRD lainnya serta beberapa anggota DPRD dapil Kediri – Labuapi. Dihadirkan pula OPD terkait yang menangani persoalan tersebut.

Koordinator hearing, Amir Amraen Putra menerangkan, ada tiga hal yang menjadi protes dari para Kades di Kediri dan Labuapi. “Tiga hal itu, menyangkut PJU, jalan dan sampah. Itu menjadi keluhan warga kami di bawah,” tegas Kades Bagek Polak itu.

Dijelaskan, para Kades sudah menginventarisasi jalan-jalan yang butuh penanganan baik fisik dan PJU. Di wilayah Kediri dan Labuapi sebut dia, terdapat delapan  titik wilayah yang masih gelap gulita di malam hari. Padahal jalur ini sangat vital dan strategis antara lain, jalan Taruna Kediri – Ombe, jalan TGH Abdul Hafizh – Kuripan, Merembu ke timur, Montong Are – perbatasan Lobar dengan Loteng.

Kemudian jalur Rumak – Banyu mulek – Dasan baru, Jerneng ke arah Barat, Datar – Bagek Polak dan beberapa titik lainnya.”Terikait penanganan PJU ini selalu alasan OPD itu angaran tidak cukup,” sorot dia. Menurut dia, justru desa membantu pemkab membeli kendaraan sampah, padahal itu menjadi tanggung jawab pemkab.

“Enak sekali Pemkab, kami pertaruhkan anggaran DD di daerah belum tersentuh untuk armada sampah,” tukasnya. Padahal di dua kecamatan ini, tidak banyak dibutuhkan armada. Hanya empat armada. Dan ia minta komitmen dari Pemda dan DPRD agar mau menangani.

Selain itu, pengangkutan dan pengelolaan sampah , seperti di Karang Bongkot yang muaranya numpuk di depan Polsek Labuapi. Sampah di jembatan rumak. Persoalan lain, terkait pengangkutan sampah di Desa Bengkel, tidak on time sehingga warga memanfaatkan lahan kosong pinggir jalan sebagai TPS liar. Sehingga itu mengganggu estetika.

Sampah desa yang dibuang di pasar Jerneng, tetapi operasional pengangkutan menuju TPA dibebankan kepada Desa. Di samping itu, ada juga persoalan jalan kabupaten dan provinsi yang kondisinya sangat parah dan sempit. “Itu di Kediri, Bengkel – Merembu, Jerneng, Bagek Polak -Datar rusak dan Labuapi – terong tawah,” sebut dia.

Ia dan para Kades pun mendesak kepastian penanganan dari Pemda terkait tiga hal tersebut. Paling tidak dimulai pada APBD perubahan ini. Kades Gelogot Arman Iswara menyoroti  lambannya penanganan masalah PJU. Padahal, tim OPD dari Perkim seringkali turun ke Desa baik alasannya untuk pendataan, titik koordinat PJU.

“Dua sampai tiga hingga empat kali tim ini turun untuk mencari titik koordinat penanganan PJU ini, tapi belum ada realisasi sampai saat ini.  Sehingga mohon maaf, ini menjadi klimaks dari kami. Rekan-rekan kades Kediri – Labuapi, sudah mosi tidak percaya terhadap beberapa OPD terkait,” tegas dia.

Hal senada disampaikan, Kades Perampuan, H.M. Zubaidi yang menyoroti ketidak hadiran kepala OPD dalam hearing itu. Padahal itu butuh pengambilan keputusan cepat, karena itu masalah dasar warga seperti sampah, jalan dan PJU.

Sementara itu, Wakil Ketua l DPRD Lombok Barat, Hj. Nurul Adha mengatakan, terdapat tiga poin penting yang menjadi tuntutan Kades wilayah Kediri Labuapi yakni soal penanganan jalan yang  rusak tetapi belum ada perbaikan dan sangat penting karena menjadi penghubung antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta penghubung Kota. Kemudian persoalan sampah juga menjadi urgensi yang harus tertangani.

Mereka sudah menyampaikan untuk sampah rumah tangga ke TPS sudah bisa diselesaikan oleh mereka. Hanya saja dari TPS ke TPA ini yang menjadi masalah.”Sampah TPS ke TPA itu menjadi tanggung jawab Kabupaten. Ini yang terus menjadi dilematis,” ujarnya.

Pihaknya akan mengevaluasi soal anggaran untuk membeli armada yang kurang. Namun harus ada solusi juga, supaya sampah-sampah ini bisa tertangani. Dari Dinas sendiri yang tidak ada konsistensi, karena harus membuang sampah dari TPS ke TPA itu tiap hari seharusnya, tidak berjalan. “Nanti akan kita evaluasi keluhan kawan kawan Kades ini,” tegas dia.

Untuk masalah penerangan jalan misalnya, baik di jalan jalan strategis, jalan yang masuk kampung dan di jalan antar desa terasa sekali gelapnya. Ini juga pernah menyebabkan terjadinya kecelakaan, kemudian keamanan dan seterusnya karena gelap. “Tapi sudah ada tanggapan dan dijelaskan dari pihak PU tengah dalam proses. Diharapkan 2023 sudah bisa terpasang dan menyala tetapi masih ada sedikit kendala yang harus dituntaskan nantinya,” ulasnya.

Sementara itu, menjawab tuntutan Kades terkait PJU, Sekdis Perkim, Arif mengatakan, bahwa terkait persoalan PJU, pihak pemkab sedang mengupayakannya. (her)