Imigrasi Turunkan Tim Terkait Temuan Ombudsman

0
Penyampaian klarifikasi oleh Kantor Imigrasi Mataram terkait temuan Ombudsman RI perwakilan NTB.(SuaraNTB/ils)

Mataram (Suara NTB) – Kantor Imigrasi Mataram, menurunkan tim khusus guna menyikapi temuan Ombudsman RI perwakilan NTB terkait adanya dugaan pencaloan dan maladministrasi di ULP Lombok Timur. Persoalan ini juga diberikan atensi khusus karena dikhawatirkan akan menimbulkan citra buruk terhadap pelayanan di kantor Imigrasi.

“Temuan tersebut akan kita berikan atensi khusus, tim juga sudah kita turunkan ke ULP Imigrasi Lombok Timur guna melakukan pengecekan lebih lanjut atas temuan tersebut,” ungkap Plt kepala seksi teknologi informasi dan komunikasi Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram I Made Surya Artha didampingi kabag program dan Humas I Gde Sandi Gunasta, kepada wartawan, Rabu, 3 Agustus 2022. Hasilnya nanti akan disampaikan supaya tidak menimbulkan persoalan lagi di masyarakat.

Dirinya juga memberikan klarifikasi terhadap temuan yang sebelumnya disampaikan oleh Ombudsman. Terkait dengan pelayanan paspor yang tidak melalui foto dan wawancara, dirinya memastikan hal tersebut tidak benar. Karena untuk foto dan wawancara sangat dibutuhkan dan wajib dalam proses penerbitan paspor. Selain itu, terkait penertiban visa ziarah (umroh) dan berkunjung tidak ada kolerasinya dengan Imigrasi. Sebab untuk penerbitan visa merupakan kewenangan dari kedutaan negara yang dituju.

Selain itu lanjutnya, pelayanan paspor yang saat ini dilakukan dengan pemberlakuan aplikasi M-Paspor. Sehingga masyatakat bisa melakukan pendaftaran secara dalam jaringan (online) dan bisa menentukan jadwal untuk melakukan wawancara dan foto. Sedangkan untuk masalah keterlambatan penerbitan paspor diyakini sering terjadi karena kekurangan blangko dan jumlah pemohon yang meningkat.

Meski demikian, pihaknya tidak menutup diri terkait saran dan kritik supaya pelayanan yang akan diberikan lebih maksimal. “Kami tidak menutup diri terkait kritik dan saran sehingga pelayanan yang akan kita berikan bisa lebih maksimal,” timpalnya. Terkait besaran pembiayaan dirinya memastikan tidak ada perbedaan pelayanan yang diberikan baik itu yang membayar mahal Rp2,5 juta (melalui calo) maupun Rp350 ribu. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya calo dalam pengurusan paspor.

Karena pelayanan yang diberikan di kantor Imigrasi tidak ada yang dibedakan. Bahkan untuk proses pembayaran setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paspor pun, tidak dibayarkan di kantor imigrasi. Melainkan melalaui bank, kantor pos, maupun Indomaret. Pemohon datang ke kantor imigrasi setelah melakukan pembayaran PNBP dan memilih jadwal kedatangan. “Kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dan kami pastikan tidak ada pelayanan yang dibedakan dalam pengurusan paspor,” tegasnya. (ils)