Mataram (Suara NTB) – Event Motocross Grand Prix (MXGP) di Samota akhir Juni lalu telah mampu memuaskan pihak penyelenggara. Atas dasar itu, pihak penyelenggara memutuskan pelaksanaan dua seri MXGP di Indonesia tahun 2023 mendatang digelar semuanya di NTB. Pertama di Sirkuit Samota Kabupaten Sumbawa dan Pulau Lombok. Khusus Pulau Lombok, lokasi penyelenggaraan belum ditetapkan oleh pihak Infront.
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, penetapan lokasi MXGP di Pulau Lombok kemungkinan besar akan dilakukan oleh pihak penyelenggara akhir tahun 2022 ini atau bertepatan dengan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika. Mengenai lokasi MXGP pihaknya mengusulkan dua daerah di Pulau Lombok, yakni di Kota Mataram, yakni eks Bandara Selaparang dan Lombok Tengah (Kawasan Mandalika dan Lantan).
‘’Untuk pelaksanaan MXGP yang di Pulau Lombok diharapkan yang tidak terlalu berat atau yang ringan-ringan. Cukup yang berat itu di Sirkuit Samota,’’ ujarnya pada wartawan di Pendopo Gubernur NTB, Rabu, 3 Agustus 2022.
Menurutnya, berdasarkan masukan dari pihak penyelenggara, pengusulan satu seri MXGP di Pulau Lombok bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan di Samota, pembalap atau kru dari Jerman, langsung ke Sumbawa cukup jauh. ‘’Jadi ada jetlag-jetlag itu, beda musim mereka butuh penyesuaian. Belum lagi, sirkuit di Samota dianggap yang paling menantang dan berat di MXGP. Mereka suka mendapatkan sirkuit seperti itu. Namun, hotel juga terbatas, kemudian, restoran yang memiliki makanan bagus juga terbatas. Jadi kalau harus mereka pindah ke Jawa, Sumatera kejauhan,’’ ungkapnya.
Atas dasar itu, tambahnya, pihak penyelenggara mengusulkan satu seri di Lombok, karena perpindahan logistik tidak terlalu berat. Selain itu, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) dari luar negeri bisa langsung dijangkau. Namun untuk di Lombok ini masih diusulkan. Nantinya pihak penyelenggara akan memutuskan saat datang ke Lombok saat WSBK berlangsung dan pelaksanaan MXGP akan dikontrak hingga tahun 2027.
Mengenai kekhawatiran animo penonton MXGP, jika digelar dua seri di NTB, Gubernur meminta tidak perlu dikhawatirkan. Dalam hal ini, tugas panitia bagaimana menarik minat masyarakat untuk menyaksikan langsung MXGP di Samota. Apalagi saat MXGP lalu, sekitar 90 persen penonton merupakan masyarakat di Pulau Sumbawa
‘’Untuk menarik minat, kalau mau keuntungan finansial atau keuntungan ramainya. Saya sarankan ke panitianya, mungkin tiket festival murah. Kemarin untuk harga tiket festival Rp150.000, untuk penyelenggaraan berikutnya bisa Rp50.000, pasti ramai. Kemarin VIP nya Rp3 juta, dalam waktu singkat tiket VIP langsung habis. Mungkin di VIP harga tiketnya bisa Rp5 atau 10 juta. Kan jadi subsidi silang. Karena yang saya lihat harga tiket VIP yang Rp3 juta habis cepat,’’ ujarnya.
Menurutnya, jika dua seri di NTB, ribuan kru dan pembalap MXGP tidak langsung pulang ke negaranya. Mereka akan tetap di NTB menikmati objek wisata yang ada di daerah ini, termasuk menikmati berbagai macam atraksi agar kru dan pembalap tidak bosan selama di NTB
Untuk itu, tugas pemerintah daerah di NTB untuk menawarkan berbagai macam potensi yang ada, selama kru dan pembalap serta keluarganya selama di NTB. Sehingga ketika salah satu daerah di NTB menjadi lokasi penyelenggaraan event berskala internasional, kabupaten/kota lain bisa mengambil manfaatnya.
‘’Daerah harus pro aktif. Kenapa MXGP misalnya harus di Mataram? Apalagi crowd-nya banyak. Pak Wali sudah setuju, AP sudah setuju, panitia juga sudah setuju. Bangunannya sudah ada, aspalnya bisa bagi pelaku UKM untuk menjajakan produknya,’’ tambahnya.
Tarif Tidak Mahal
Pada bagian lain, menjelang pelaksanaan WSBK di Sirkuit Mandalika, Gubernur mengingatkan pada pengelola hotel yang ada di daerah ini untuk tidak menaikkan tarif hotel semaunya. Adanya Pergub yang mengatur masalah tarif hotel adalah awalnya untuk mengendalikan tarif agar manajemen hotel tidak menaikkan tarif terlalu mahal.
Begitu juga saat pelaksanaan MXGP, tambahnya, kalau tidak dikendalikan tarifnya, bisa saja pengelola menaikkan tarif dengan harga mahal, apalagi dua tahun Covid-19. ‘’Begitu ada peluang, wajar mereka tergoda untuk menaikkan tarif. Sehingga tarif ini perlu dikendalikan,’’ sarannya. (ham)
