Data Bermasalah, Tenaga Non ASN Terancam Tak Bisa Masuk Afirmasi Penilaian PPPK

0
L. Muhammad Fauzi (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Data tenaga non ASN di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ditemukan banyak bermasalah. Seperti ada yang ganda, ada ketidaksesuaian antara jabatan yang dijabat sekarang dengan pendidikan. Sehingga mereka pun terancam tidak masuk afirmasi nantinya pada penilaian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Afirmasi merupakan kebijakan nilai tambahan yang diberikan pada guru honorer yang mengikuti tes seleksi PPPK Guru dengan kriteria tertentu. Untuk itu, data tenaga non ASN yang bermasalah ini pun dibersihkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM). Saat ini validasi sedang berlangsung.

Kabid Pengadaan, Mutasi Data Informasi pada BKD dan PSDM L. Muhammad Fauzi mengatakan progres verifikasi dan validasi (verivali) tenaga non ASN yang bakal terdampak kebijakan penghapusan tahun 2023 di Lobar baru 90 persen. Verivali masih dilakukan pada OPD-OPD yang besar seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas kesehatan.

Meski demikian, ungkapnya, semua data sudah masuk. Tinggal data itu divalidasi, untuk mengetahui kualifikasi dan ditempatkan di jabatan apa. Sejauh ini dari hasil verivali sementara, ditemukan data ganda yang perlu diperbaiki agar itu tidak menjadi masalah di kemudian hari.  “Masih kita verifikasi, karena bisa saja data itu dobel. Mencegah itu, makanya kita lebih teliti melakukan verifikasi dan validasi,” terangnya.

Sejauh ini ditemukan ada data tenaga non ASN yang dobel, misalnya di data dapodik. Mengajar di sekolah A, namun tercatat di sekolah B, karena kadang kurang jam mengajar. Seharusnya dalam seminggu itu 24 jam mengajar, sehingga bisa jadi 10 jam mengajar di sekolah A, lalu 10 jam lagi di sekolah lain, sehingga itu tercatat dobel.

Dari fakta ini dilakukan perbaikan agar tidak bermasalah di kemudian hari. Pihaknya juga mengkhawatirkan ada ketidaksesuaian antara jabatan yang dijabat sekarang dengan pendidikan, sehingga itu akan mempersulit masuk afirmasi ketika nanti seleksi PPPK. Pihaknya pun membenahi itu supaya nanti para tenaga non ASN yang ikut tes tidak terganjal. “Itu makanya kami teliti sekali,” tegasnya. (her)