Pembangunan Jembatan Karijawa Terhalang Satu Toko

0
Bangunan toko yang berhimpitan dengan pagar seng warna biru masih tetap aktif beroperasi, kendati di belakangnya sedang berlangsung pembangunan jembatan Karijawa yang menghubungkan dengan wilayah Kandai Satu, Selasa, 2 Agustus 2022.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Pembangunan jembatan Karijawa yang menghubungkan ujung selatan Karijawa dengan Kandai Satu senilai Rp8,6 M terhalang aktivitas satu toko di ujung Karijawa. Akibatnya, proses pembangunan jembatan tidak dilakukan bersamaan di dua sisi jembatan. Tapi jembatan tersebut dibangun lebih awal pada sisi timur yang ada di wilayah Kandai Satu.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Wahidin, ST kepada Suara NTB, Selasa, 2 Agustus 2022 mengaku, upaya persuasif pembebasan lahan dan bangunan toko di ujung selatan Karijawa ini sudah dilakukan. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan nilai proses pembebasan lahannya, sehingga bangunan tersebut belum dapat dibongkar.

Wahidin mengaku, keberadaan bangunan toko tersebut tidak menghalangi proses pembangunan jembatan. Saat ini, proses pembangunan pondasi jembatan di sisi wilayah Karijawa mulai dilakukan. “Posisi toko itu tidak menghalangi jembatan, sehingga tidak menghalangi proses pembangunan (jembatan),” katanya.

Kendati demikian, Wahidin berharap agar proses ganti rugi keberadaan bangunan toko tersebut bisa segera dilakukan. Sehingga pembuatan akses jalan dari jembatan tersebut tidak menyerong untuk menghindari bangunan tokonya.

Adi, pemilik toko kurma Karijawa ini mengaku, cukup memaklu merencana pemerintah membangun jembatan. Sehingga pihaknya memberikan akses untuk pembangunan jembatan tersebut. Tapi pihaknya baru akan pindah setelah proses pembebasan lahan dan bangunan tuntas dilakukan.

Karena ada rencana pemerintah membebaskan lahan dan bangunan tersebut, sehingga pihaknya diundang untuk proses negosiasi. Untuk mendukung pembangunan tersebut, sehingga harga yang diberikan Rp.180 juta. “Awalnya kita minta Rp.200an juta. Akhirnya kita turunkan menjadi Rp.180an juta. Tapi pemerintah menyebut tidak ada anggaran dan harus melalui Apresal (penilaian perkiraan harga). Kita tunggu saja. Pastinya akan jauh lebih mahal harga tanah dan bangunan kita. Karena tanah ini kami dapat dari proses jual beli,” terang Adi. (ula)