Bapenda Ajukan Penghapusan, KPK Atensi Piutang PBB di Lobar Tembus Rp64,9 Miliar

Giri Menang (Suara NTB) – Piutang pajak di kabupaten Lombok Barat mencapai Rp64,9 miliar. Angka ini terus bertambah tiap tahunnya. Sehingga menjadi salah satu objek temuan berulang dari BPK RI perwakilan NTB. Bahkan, piutang PBB ini menjadi atensi KPK. Lembaga Antirasuah itu meminta Pemda menyelesaikan piutang PBB tersebut.

Langkah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan (Bapenda) Lobar untuk meminimalisir piutang ini, mengusulkan penghapusan tahun ini mencapai Rp20 miliar. Kepala Bapenda Suparlan menerangkan piutang ini bersumber dari penyerahan dari KPP Pratama ke Pemda sembilan tahun silam. Angkanya bertambah tiap tahun, dari semenjak diserahkan oleh KPP Pratama mencapai 20,4 miliar. “Tahun ini piutang PBB itu mencapai Rp64,9 Miliar hampir Rp65 miliar. Dan saat pertemuan dengan KPK, itu jadi atensi dari KPK,” terang Suparlan, Selasa, 2 Agustus 2022.

Rata-rata tiap tahun, tambahan piutang PBB mencapai Rp7 miliar. Tahun lalu saja lanjut dia, terdapat penambahan piutang PBB Rp11 Miliar. Itu berasal dari SPPT yang tak terbayarkan. Dari 182.009 SPPT yang disebar, 48 persen atau senilai Rp10 miliar yang terbayarkan. Sedangkan sisanya lebih besar mencapai 52 persen atau Rp11 miliar tak terbayangkan. “Dan ini masuk menjadi piutang,” jelas dia.

Dari arahan KPK, piutang ini harus diselesaikan. Sehingga pihaknya pun berupaya melakukan langkah penghapusan. Pihaknya melakukan upaya penghapusan piutang PBB yang tidak bisa tertagih. Tahun ini pihaknya akan mengusulkan penghapusan piutang PBB sebesar Rp20 miliar. “Kita fokuskan piutang dari penyerahan KPP Pratama mencapai Rp20 miliar, itu kita dilakukan bertahap,”kata dia.

Dari usulan penghapusan Rp20 miliar ini, secara bertahap akan dihapus. Prosesnya melalui review Inspektorat. Kenapa perlu review Inspektorat? Karena Supaya nanti Kalau ada masalah ada dasar pihaknya memberikan penjelasan. “Ndak ada masalah kalau di Inspektorat,” jelas dia. Untuk penghapusan piutang PBB, senilai Rp5 miliar kata dia cukup menggunakan SK bupati. Berbeda kalau jumlahnya di atas Rp5 miliar, memerlukan persetujuan DPRD.

Pihaknya sudah mengidentifikasi mana pajak yang masuk kategori macet, setengah mecat dan masih bisa ditagih. Melalui upaya ini jelas dia, ada progres penyelesaian piutang. Sehingga Pemda tidak terkesan membiarkan sama sekali piutang tersebut. Karena piutang ini menjadi salah satu temuan BPK, bahkan berulang tiap tahunnya. “Jadi temuan BPK, karena itu kami terus melakukan upaya penanganan, penyelesaiannya,” ujarnya. (her)

amman




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Berdayakan 11 Ribu Klaster Usaha, BRI Perkuat Komitmen Bawa UMKM Naik...

0
Jakarta (suarantb.com) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara konsisten mendorong pelaku UMKM meningkatkan skala bisnisnya. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan yang ke-77 Republik...

Latest Posts

Berdayakan 11 Ribu Klaster Usaha, BRI Perkuat Komitmen Bawa UMKM Naik Kelas

Jakarta (suarantb.com) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk...

Bang Zul Apresiasi Masjid Sederhana di Desa Wakan

Mataram (Suara NTB) – Menyapa langsung masyarakat Nusa Tenggara...

Lagu Sasak Masuk Kompilasi Video Musik Wonderland Indonesia 2

Mataram (Suara NTB) - Lagu Sasak “Lalo Ngaro” dari...

1.856 Rumah di Kota Bima Masih Kumuh

Kota Bima (Suara NTB) - Dinas Pekerjaan Umum dan...

Bupati Lobar Promosikan Wisata Olahraga Bersepeda di Senggigi

Giri Menang (Suara NTB) - Keindahan alam dan pantai...