Penanganan Korban Banjir, Bupati Akui Belum Ada Anggaran

0
Hj. Nurul Adha (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengakui anggaran untuk penanganan rumah korban bencana banjir di Kecamatan Batulayar dan Gunungsari belum ada. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan DPR RI untuk memperjelas bantuan untuk penanganan puluhan rumah warga tersebut.

Bupati menjelaskan pihaknya sudah lama mengusulkan anggaran untuk penanganan rumah tersebut. “Sudah lama kita usulkan, sering kita susul ke pusat. Belum ada kabar (anggaran),” kata Bupati, Senin, 1 Agustus 2022.

Dikatakan,  pihaknya sudah pernah berkomunikasi dengan anggota DPR RI untuk memperjelas bantuan itu. Kalau ditangani dari APBD, diakui tidak mungkin karena kondisi fiskal daerah yang minim. Ia menegaskan, pihaknya meminta BPBD harus proaktif mengkomunikasikan dengan pihak BNPB.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha menegaskan sebagai wakil rakyat dirinya pun ditanya oleh korban bencana bagaimana kelanjutan penanganan dampak banjir, terutama rumah warga. “Karena pak bupati janji langsung ke warga pada saat turun, akan perbaiki ini, akan bangun ini, tapi sampai sekarang belum. Ini warga yang tanya, dan nagih,” kata Ketua DPD PKS Lobar itu.

Menurut politisi asal Kediri itu, tahun ini menjadi momentum bagi bupati untuk merealisasikan komitmen dan janjinya, karena ini bukan sekadar janji, namun itu menjadi kewajiban Pemkab. Harusnya bagaimana caranya Pemkab merealisasikan.

Bahkan, kata dia, ada salah satu KK di Kekait itu menjadi korban gempa tahun 2018. Lagi-lagi mereka terkena banjir tahun 2021 akhir. Namun hingga saat ini belum ada diberikan bantuan untuk penanganan rumahnya. Keluarga ini pun terpaksa tinggal di berugak, dengan kondisi sakit-sakitan. “Mereka (suami istri, red) sakit-sakitan,” ujarnya.

Hal semacam ini, meski satu dua KK, namun kalau tidak selesaikan akan menjadi masalah besar. “Karena ini terkait dengan hak rakyat, dan mereka dijanjikan,” imbuh dia.

Ia berharap jangan sampai direalisasikan tahun 2023, karena seharusnya ada celah Pemda menangani. Misalnya, dari program rumah kumuh yang bisa diprogramkan untuk penanganan rumah warga korban bencana ini. Di samping itu, kata dia, Pemda harus lebih proaktif melobi ke pemerintah pusat. (her)