OPD di Kota Bima Kumpulkan Dana untuk Perbaiki Rumah Relokasi Banjir yang Rusak

0
Relokasi Kadole. (Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima harus mengumpulkan dana untuk memperbaiki rumah relokasi banjir yang rusak di Kadole dan Oi Fo’o Kecamatan Rasanae Timur.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, besaran dana yang dikumpulkan masing-masing OPD antara Rp5 juta sampai dengan Rp10 juta. Dana yang terkumpul itu digunakan untuk membeli kebutuhan material perbaikan rumah, cat hingga kebutuhan lainnya.

Asisten II Setda Kota Bima, H. Ahmad tidak membantah adanya hal itu. Meski begitu Ia tidak ingin memberikan komentar banyak terkait pengumpulan dana tersebut karena diperintahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) hanya sebagai  koordinator saja.

“Saya bertugas koordinir saja, sesuai perintah Sekda. Sebagai bawahan, tentu¬† menuruti perintah atasan,” katanya, Senin, 1 Agustus 2022.

Ia mengaku pengumpulan dana itu, muncul setelah Sekda Kota Bima turun mengecek langsung rumah relokasi di Kadole dan Oi Fo’o. Kondisinya terlihat rusak, kumuh hingga ditumbuhi semak belukar sehingga harus segera dicarikan solusi.

“Karena rumah relokasi terlihat rusak dan kumuh, akhirnya seluruh OPD gotong royong membersihkan hingga sampai mengumpulkan dana,” katanya.

Ahmad mengatakan, pengumpulan dana juga berdasarkan mufakat serta kesepakatan bersama antara Sekda dan para Kepala OPD, mengingat perbaikan rumah relokasi tidak dianggarkan atau diusulkan dalam APBD, termasuk biaya perawatannya. “Karena tidak ada anggaran, Sekda perintahkan agar mengumpulkan dana di setiap OPD,” ujarnya.

Ia mengaku dana yang terkumpul nantinya akan digunakan atau dipakai untuk menambal atau memperbaiki kondisi rumah yang retak dan kerusakan ringan lainnya, biaya pengecatan ulang hingga kebutuhan operasional membersihkan¬† lingkungan relokasi yang dipenuhi semak belukar. “Dana yang terkumpul intinya untuk kebutunan di tempat relokasi,” ujarnya.

Apakah besaran dana yang dikumpulkan masing-masing OPD sebesar Rp5 juta sampai Rp10 juta ? Ahmad menegaskan besaran dana yang dikumpulkan hanya Rp500 ribu sampai dengan Rp600 ribu. Jika lebih diatas itu, Ia mengarahkan agar ditanyakan langsung ke Sekda.

“Mengenai informasi pengumpulan antara Rp5-10 juta mungkin bisa konfirmasi langsung ke Sekda, karena saya sama sekali tidak tahu,” terangnya.

Sebelumnya, Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH, mengaku program normalisasi sungai yang sedianya mulai dikerjakan tahun 2022, ditemukan beberapa kendala dan permasalahan di tingkat lapangan yang dihadapi para Lurah.

“Ada beberapa kendala dan masalah yang dihadapi, seperti warga menolak pindah dan adanya laporan rumah relokasi yang kondisinya rusak,” ungkap Sekda.

Dari beberapa kendala dan masalah tersebut lanjut dia, pihaknya akan segera menindaklanjut dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, DLH, BPKAD, dan Bappeda. “Persoalan yang ada, akan ditindaklanjuti dengan melibatkan OPD teknis. Bahkan sudah kita gelar rakor bersama,” katanya.

Berdasarkan hasil rakor, salahsatu persoalan yang akan ditindaklanjuti yakni teknis perbaikan rumah relokasi yang kondisinya sudah tidak layak dihuni. Sekda memastikan, sebelum warga dipindahkan ke tempat relokasi, rumah-rumah yang rusak semuanya sudah diperbaiki. “Semua teknisnya sudah kita bahas bersama, terutama teknis perbaikan rumah relokasi yang tidak layak huni,” ujarnya. (uki)