Kadis PUPR dan Kepala BPBD Kota Bima Diperiksa KPK

0
Mukhtar Landa. (Suara NTB/Dok)

Kota Bima (Suara NTB) – Sejumlah pejabat teras lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dipanggil serta diperiksa oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mereka terkait dana rehab rekon pascabanjir Kota Bima sebesar Rp166 miliar.

Informasi pemeriksaan pejabat Pemkot Bima itu, diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH. Ia mengakui ada dua pejabat eselon II Pemkot  Bima yang dipanggil dan diperiksa KPK, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umur dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

‘’Iya benar. Yang dipanggil dan diperiksa yakni Kepala Dinas PUPR, dan Kepala BPBD,’’ kata Sekda kepada wartawan Senin, 1 Agustus 2022.

Lebih lanjut  Sekda mengungkapkan, keduanya menjalani pemeriksaan pada waktu dan hari yang berbeda. Kata dia, Kepala Dinas PUPR, M. Amin, menjalani pemeriksaan pada Kamis, 28 Juli 2022. Sementara Kepala BPBD, Hj. Zainab diperiksa pada Jumat, 29 Juli 2022.

“Keduanya diperiksa hari Kamis dan Jumat kemarin. Kadis PUPR, Kamis sedangkan Kepala BPBD diperiksa hari Jumat,’’ jelasnya.

Sekda mengatakan, pemeriksaan keduanya terkait soal belanja modal pengadaan barang dan jasa proyek rehab rekon pascabanjir di dua dinas yang mereka pimpin. Hal itu, berdasarkan surat klarifikasi yang dilayangkan KPK. ‘’Klarifikasi belanja modal pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR dan BPBD,’’ jelasnya.

Sekda menambahkan, terkait dana rehab dan rekon pascabanjir Kota Bima yang menelan anggaran Rp166 miliar merupakan jumlah keseluruhan item dan paket pekerjaan relokasi. ‘’Paket-paket yang ada dalam pekerjaan ini yang dimintai klarifikasi oleh KPK. Intinya terkait pengadaan barang dan jasa,’’ pungkasnya. (uki)