Pengungkapan Sukarela, WP NTB Laporkan Rp1,2 Triliun Harta ke DJP Nusra

0
Syamsinar (Suara NTB/ris)
ads top adsamman

Mataram (Suara NTB) – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dari Ditjen Pajak sudah selesai tanggal 30 Juni 2022.  Di Provinsi NTB, jumlah harta yang diungkap oleh para wajib pajak (WP) selama periode program itu cukup besar yaitu mencapai Rp 1,247 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) Syamsinar mengatakan, dari Rp 1,247 triliun harta bersih yang diungkap oleh WP  di NTB itu, Pph yang berhasil dihimpun sebanyak Rp 141,79 miliar. Adapun jumlah WP yang mengungkapkan hartanya sebanyak 1.931 orang.

“Orang NTB kaya-kaya sebenarnya. Banyak uangnya. 1,247 triliun itu diungkapkan oleh 1.931 wajib pajak,” kata Syamsinar saat memberikan keterangan kepada media akhir pekan kemarin.

Dari angka tersebut, deklarasi harta yang disimpan di dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp 1,195 triliun, sementara deklarasi harta yang disimpan di luar negeri sebanyak Rp12,1 miliar.

Seperti diketahui, PPS merupakan program yang dikenalkan pada tahun 2021 yakni pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, secara sukarela, melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Manfaat yang diperoleh yaitu pada kebijakan pertama para WP tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar).  Data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Sementara kebijakan dua yaitu tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap. Selanjutnya data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Secara umum, sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, realisasi penerimaan pajak di Provinsi NTB sebanyak Rp 1,3 triliun lebih. Penerimaan sampai dengan Bulan Juni tersebut telah mencapai 45,60% dari target, dan mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,33%.

“Hal ini dikarenakan setoran PPh Final dari Program Pengungkapan Sukarela yang signifikan di Bulan Juni 2022. Adanya kenaikan pendapatan pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya,” ujarnya.(ris)