Pemerintah Resmi Cabut Subsidi Pupuk

0
Taufikurahman PN (Ekbis NTB/dok)

PEMERINTAH pusat telah memutuskan untuk mencabut subsidi untuk beberapa jenis pupuk pada tahun ini. Nantinya, pemerintah hanya akan menyediakan dua jenis pupuk bersubsidi saja bagi petani. Yakni pupuk jenis Urea dan NPK. Sisanya semua pupuk non subsidi.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah (Loteng), Taufikurahman PN, kepada Ekbis NTB, Sabtu, 30 Juli 2022.

Ia menjelaskan, saat ini pupuk bersubsidi selain urea dan NPK masih beredar di masyarakat, karena alokasinya masih ada. Pemerintah pun sudah memberikan batas waktu bagi penyalur maupun pengecer untuk segera menghabiskan jatah pupuk bersubsidi tersebut sampai bulan September mendatang.

Jika alokasinya belum habis atau belum disalurkan, maka pemerintah akan menarik pupuk bersubsidi tersebut dan menggantikan dengan alokasi yang baru sesuai dengan ketentuan yang baru pula. Artinya, hanya tersedia pupuk Urea dan NPK saja yang status pupuk bersubsidi. Selebihnya, bukan lagi pupuk bersubsidi.

Dengan kata lain pengecer atau penyalur pupuk harus menebus dan menjual pupuk tersebut dengan harga non subsidi. Di mana harganya mengikuti harga pupuk dunia. Yang harganya saat ini sudah mencapai tiga kali lipat dari harga subsidi. “Kebijakan baru soal pupuk subsidi dan non subsidi ini bulan berlaku akhir September mendatang,” ujarnya.

Adapun aturan untuk bisa memperoleh kedua jenis pupuk bersubsidi itu nantinya juga mengacu pada regulasi yang baru. Di antaranya, petani penerima pupuk bersubsidi harus masuk sebagai anggota kelompok tani, karena penyaluran pupuk bersubsidi disesuaikan dengan kebutuhan dan luas area sesuai data kelompok tani yang ada.

Kemudian petani penerima pupuk bersubsidi hanyalah petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 2 hektar. Kalau ada petani yang lahan pertanian lebih dari 2 hektar, maka tidak akan memperoleh jatah pupuk bersubsidi kendati masuk sebagai anggota kelompok tani. “Jadi bagi petani yang punya lahan lebih dari 2 hektar, siap-siap tidak kebagian pupuk bersubsidi. Harus beli pupuk non subsidi,” tandasnya.

Arman – sapaan akrab Kepala Dinas Pertanian Loteng ini mengaku, kebijakan terkait pupuk bersubsidi tersebut sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa, selain hanya bisa menerima saja, karena semua sudah diatur pemerintah pusat.

Termasuk pembagian alokasi jatah pupuk bersubsidi, juga ditentukan pemerintah pusat. Di mana selama ini alokasi pupuk khususnya yang diberikan bagi Loteng hampir setiap tahun selalu kurang.  Contohnya untuk pupuk Urea, kebutuhan selama satu tahun itu sekitar 28 ribu ton. Namun yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya 20 ton. Masih akan kekurangan sekitar 8 ribu ton lagi.

Begitu pula untuk jenis pupuk NPK, kebutuhan sekitar 28 ribu ton yang diberikan hanya 8 ribu ton. Jadi kalau ada yang mengatakan pupuk langkah dan kurang wajar, karena memang alokasi yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan. (kir)