KPK Tangani 19 Titik Aset Bermasalah di Lobar

0
H. Fauzan Khalid. (Suara NTB/dok)
ads top adsamman

Giri Menang (Suara NTB) -Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menegaskan, 19 titik aset bermasalah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu setelah pihaknya melaporkan masalah-masalah aset ini ke lembaga Antirasuah itu untuk dibantu penanganannya.

Dengan ditanganinya belasan titik aset itu tentunya menjadi peringatan keras untuk para oknum mafia aset. Pasalnya, permasalahan aset ini sangat diatensi KPK. “Saya kira ini juga peringatan keras untuk mafia-mafia aset,” tegas dia, akhir pekan kemarin.

Ia menyebut 19 titik aset bermasalah itu, sebelumnya dilaporkan oleh pihaknya ke KPK untuk membantu penanganan. Di antara belasan titik aset itu, ada yang sedang proses kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan peninjauan kembali (PK). “Kita lapor ke KPK,” tegas dia, dan penanganan belasan aset ini terus dikomunikasikan dengan KPK.

Menurut bupati, bisa jadi kasus-kasus aset yang bersengketa perdata tersebut diusut KPK secara pidana. Karena itulah, Fauzan mengingatkan agar jangan ada pihak yang berani main-main tentang aset lahan ini. “Sekali lagi ini, tidak boleh main-main, karena ini aset daerah dan negara,’’ tegas dia.

Sebelumnya, Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H Fauzan Husniadi menyebut 19 titik aset daerah yang menjadi atensi lembaga Antirasuah tersebut. 19 titik aset ini sudah dilaporkan ke KPK sejak 2021, sehingga masuk dalam MCP Korsupgah KPK. 19 titik aset ini di antaranya Tanah Pemda di Gerung seluas 6.571 meter persegi,  eks SMPN 2 Gunungsari seluas 10.000 meter persegi, tanah pasar seni Sesela seluas 4.215 meter persegi, pusksesmas Sesela seluas 3.964 meter persegi. Selanjutnya lahan UTB PKB seluas 1.000 meter persegi, tanah Pemda di Desa Jagaraga seluas 5.085 meter persegi, tanah Pecatu lingkungan Karang Seraya Desa Kuranji Kecamatan Labuapi seluas 3.400 meter persegi. Tanah Pemda eks pecatu pekasih Kuranji Bangsal Kecamatan Labuapi seluas 6.296 meter persegi.

Tanah eks pecatu Kadus Bengkel Selatan 4.445 meter persegi. Tanah eks pecatu Kadus Bengkel Selatan 1.809 meter persegi. Kemudian, Tanah eks pecatu pekasih karang bucu desa Labuapi seluas 4.393 meter persegi. Tanah Pemda untuk kantor karantina hewan di jalan raya Lembar, Desa Lembar Selatan seluas 7.085 meter persegi. Tanah kebun milik Pemda di Dusun Punikan Lingsa seluas 65,7 ribu meter persegi, eks pecatu Nyiur Lembang Daye kecamatan Narmada seluas 1.148 meter persegi, tanah Pemda eks pecatu Tebao kecamatan Narmada seluas 4,8 ribu meter persegi, tanah Pemda eks pecatu pekasih pengondang Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada seluas 7.608 meter persegi, tanah Pemda eks pecatu pekasih pengondang seluas 4.506 meter persegi.

Termasuk, tanah Gedung kampus AMM seluas 1.800 meter persegi, dan RPH Loang Baloq Mataram seluas 40.000 meter persegi. “Sehingga luas keseluruhan aset bermasalah ini, 183.826 meter persegi,” sebut dia. Data-Data aset bermasalah ini langsung terhubung  dengan pihak Mahkamah Agung (MA). (her)