Kenaikan Inflasi Iringi Pertumbuhan PDRB NTB

0
Achmad Fauzi ( Suara NTB / ist)

Mataram (Suara NTB) – Performa pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB cukup tinggi yaitu 7,76 persen pada triwulan I 2022. Namun tantangan pengelolaan ekonomi di daerah ini juga menjadi sangat penting diperhatikan, khususnya tren peningkatan inflasi yang mengikuti tren pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Achmad Fauzi mengatakan, kenaikan inflasi yang mengiringi pertumbuhan PDRB ini masih berpotensi terjadi berdasarkan sektor pariwisata yang terus pulih. Begitu juga sektor transportasi yang lebih tinggi akibat pencabutan restriksi mobilitas dan sektor pertambangan yang meningkat produksinya.

Untuk diketahui, Provinsi NTB pada bulan Juni 2022 secara bulanan (mtm) mengalami inflasi sebesar 0,92% (mtm), meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 0,65% (mtm). Adapun secara tahunan, Provinsi NTB mengalami inflasi sebesar 5,37% (yoy), lebih tinggi dari nasional yang tercatat 4,35% (yoy).

“Untuk periode Juni 2022, inflasi terjadi utamanya karena kenaikan harga komoditas Administered Prices (AP) yaitu tarif angkutan udara. Berdasarkan disagregasinya, Kelompok AP tercatat inflasi 10,48% (yoy), Kelompok Core Inflation (CI) inflasi 2,76% (yoy), dan Kelompok Volatile Food (VF) inflasi 8,82% (yoy). Inflasi NTB tahun 2022 diperkirakan akan berada pada batas atas, atau bias atas dari target inflasi nasional,” kata Achmad Fauzi saat memberi pemaparan kepada media akhir pekan kemarin.

Oleh karena itu terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi usulan Bank Indonesia, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Untuk jangka pendek, perlu secara intensif melakukan operasi pasar murah (OPM) bekerjasama dengan TPID Kota Mataram, kemudian dengan pelaku usaha klaster bawang merah, klaster cabai, hortikultura lainnya, klaster telur ayam ras. Begitu pula dengan Bulog untuk menstabilkan harga beras, gula pasir, daging beku dan beberapa distributor retail modern.

“Selanjutnya melakukan monitoring dan pengetatan arus masuk dan ke luar di pelabuhan terhadap komoditas – komoditas pangan strategis. Mengintensifkan sidak khususnya terhadap komoditas gas elpiji 3 kg dan HET minyak goreng curah,” ujarnya.

Perlu juga dilakukan lomunikasi kebijakan belanja cerdas – bijak dan variasi pola konsumsi. Kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi, BI, dan Dinas Perdagangan untuk memperbaiki kualitas neraca pangan surplus-defisit di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Adapun yang harus dilakukan dalam jangka panjang dan menengah yaitu tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif di Provinsi NTB melalui peningkatan mobilitas masyarakat di sektor pariwisata, salah satunya dengan cara insentif vaksinasi booster ketiga yang lebih tinggi.

Selain itu, dapat dilakukan ekspansi atau pembukaan sektor-sektor prioritas lainnya seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri kreatif dan olahan, dan lain sebagainya.

“Monitoring dan mitigasi kendala-kendala yang terjadi di sisi produksi sektor ketahanan pangan, seperti kelangkaan pupuk, strategi peningkatan produktivitas serta evaluasi dan optimalisasi penyaluran bantuan saprodi,termasuk ketepatan waktu penyaluran,” tambah Achmad Fauzi.

Hal lain yang harus dilakukan yaitu menjamin ketersediaan pasokan dan memperkuat ketahanan pangan melalui: Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah yang bisa memasok saat Provinsi NTB sedang membutuhkan dan sebaliknya.

KAD dapat ditingkatkan dengan melibatkan kelompok petani binaan OPD Provinsi atau Kabupaten/Kota. KAD intra NTB juga dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam daerah sebelum pengiriman ke luar daerah tinggis aat inflasi di NTB tinggi.

“Mendukung peningkatan pengguna QRIS dengan meningkatkan penggunaan QRIS di wilayah pemerintah seperti pembayaran PKB, SIM, dan retribusi yang dipungut oleh Pemda, diskon pemutihan

pajak yang menggunakan QRIS. Serta mendorong perluasan penggunaan QRIS untuk segmen ASN dan  ekosistem Pemda serta implementasi QRIS dalam pembayaran di ekosistem aparat penegak hukum,” katanya.

Yang tak kalah pentingnya yaitu intensifikasi kerjasama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendukung ketersediaan pasokan untuk kebutuhan lokal NTB.

Selain itu di bulan Juli 2022 juga terdapat potensi inflasi dari kenaikan biaya pendidikan. Hal ini perlu mendapat perhatian penyelenggara jasa pendidikan agar kenaikan harga tidak terlalu tinggi.(ris)