Fiskal Defisit Rp40 Miliar, Bupati Lobar Ingatkan Pimpinan OPD Penghasil PAD

PIMPINAN  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diberikan peringatan keras agar mencapai target PAD yang telah ditargetkan.

OPD tidak lagi didorong untuk mencapai target PAD, mereka dipaksa Bupati Lobar H. Fauzan Khalid agar mampu mengejar target. Menyusul capaian PAD belum maksimal memasuki pertengahan tahun ini. Lebih-lebih kondisi fiskal daerah yang mengalami defisit Rp40 miliar.

Bupati mengakui, capaian PAD baru 58 persen dari non BLUD. Untuk menggenjot capaian PAD, dirinya bukan lagi menekankan kepada semua OPD agar mempercepat capaian PAD. “Bukan penekanan lagi, tapi pemaksaan bagaimana supaya PAD itu tercapai,” tegasnya dalam rapat pimpinan pekan kemarin.

Pihaknya meminta semua OPD harus berupaya agar mencapai target, bahkan melampaui 100 persen dari target PAD. Minimal, kata dia, lebih tinggi persentasenya dari tahun lalu, yakni sekitar 86 persen. Pihaknya juga mendorong realisasi BPHTB. Sejauh ini BPHTB itu sedang berproses. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Pelindo III. “Pak GM sudah melapor ke saya, itu sedang berproses,” tegas dia.

Pihaknya berharap agar BPHTB bisa dibayarkan bulan depan, mengingat kondisi anggaran daerah defisit Rp40 miliar. Mensiasati itu, pihak Pemda Lobar terpaksa mengunci anggaran Organsiasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk mengatur keluar-masuk anggaran dan cash flow atau arus kas keuangan daerah. “Karena kita defisit Rp40 miliar. Tapi itu sudah bisa kita atasi,” kata Fauzan.

Menurut dia, sistem keuangan itu perlu diatur keluar masuk anggaran dan cash flow baik triwulan I, II dan III. Hal ini disesuaikan dengan anggaran, sehingga butuh diatur keluar masuk anggarannya. “Mengatur cash flow dan keluar masuk anggaran, itu juga butuh anggaran dan keahlian dan insting,” ujarnya.

Sementara itu kepala Bapenda Lobar Suparlan mengatakan dari data yang diperoleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar per 28 Juli 2022, capaian PAD dari non BLUD. Dari target Rp171,8 miliar lebih, bisa realisasikan Rp57 miliar lebih atau 33 persen lebih.

Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp58 miliar lebih. Kalau diperinci, untuk OPD penghasil PAD non BLUD, dari target Rp171,8 miliar baru bisa dicapai Rp49,4 miliar atau 28,76 persen. “Capaian PAD non BLUD itu Rp57 Miliar lebih atau 33 persen lebih. Capaian ini menurun dibanding tahun lalu pada periode yang sama,”kata Kepala Bapenda Lobar Suparlan, Minggu, 31 Juli 2022.

Terdapat 13 OPD penghasil PAD, enam OPD yang capaiannya naik bahkan ada yang sudah melampaui target. Di antaranya Bapenda, dari target Rp126,7 miliar lebih, mampu dicapai Rp47,4 miliar lebih atau 37,4 persen. DPMPTSP dari target Rp4,2 miliar lebih bisa dicapai Rp2,69 miliar lebih atau 63 persen lebih. Dispora dari target Rp35 juta, bisa dilampaui 120 persen atau Rp42 juta lebih. Diskominfo, dari target Rp1,5 miliar sudah dicapai Rp109 juta lebih, dan DKP dari target Rp331 juta dicapai Rp29,7 juta. Kemudian Dinas Pertanian, dari target Rp735 juta bisa dicapai Rp27 juta lebih atau 3,6 persen.

Sedangkan sisanya terdapat tujuh OPD masih merah alias capaiannya belum mencapai target. Bahkan, merosot dibanding tahun sebelumnya. Delapan OPD itu di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, Dinas PUPR,  Dinas Dikbud, Disnaker, BPKAD, Dinas Pertanian dan Dishub.

Kalau dihitung total Capaian PAD baik dari BLUD maupun non BLUD mencapai Rp111 miliar lebih atau 36 persen lebih dari target Rp303,5 miliar lebih. “Capaiannya baru 36 persen lebih,” sebut dia.

Untuk menggenjot PAD, semua OPD penghasil PAD akan dikumpulkan oleh bupati dan sekda untuk menggenjot seperti apa strategi yang dilakukan OPD. Sedangkan di Bapenda melakukan gerebek PBB. Kegiatan ini berpengaruh terhadap peningkatan PAD dari PBB. Untuk pajak hotel, pihaknya bekerjasama dengan Inspektorat untuk updating data potensi.

Pihaknya juga sedang menyusun Perbup, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Nantinya semua pelayanan di OPD, di desa dan perbankan bahwa semua persyaratan administrasi itu harus melampirkan bukti lunas pajak. “Insya Allah perbup ini selesai bulan ini,” imbuh dia.

Sedangkan untuk OPD penghasil PAD dari BLUD di antaranya Dikes mencapai Rp35,8 miliar lebih atau 49 persen lebih. Berbeda dengan RSUD Tripat turun dari Rp25,91 miliar menjadi Rp25,93 miliar lebih. (her)

amman




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Polisi Kantongi Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Dana Kapitasi Puskesmas Babakan

0
Mataram (Suara NTB) - Polresta Mataram mengaku sudah menerima hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi dana kapitasi Puskesmas Babakan, Kota Mataram. Kerugiannya mencapai...

Latest Posts

Polisi Kantongi Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Dana Kapitasi Puskesmas Babakan

Mataram (Suara NTB) - Polresta Mataram mengaku sudah menerima...

Kemendikbudristek dan Polda NTB Luncurkan Sekolah Satu Atap di Teluk Gok

Mataram (Suara NTB) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan...

Mahasiswa KKN Temukan Banyak Kasus Anak di Bawah Umur

Tanjung (Suara NTB) - Mahasiswa Universitas 45 Mataram yang...

Dompu – Bima Akhirnya Sepakat Tapal Batas Kembali pada Batas Awal

Dompu (Suara NTB) - Kisruh soal batas wilayah Kabupaten...