Undikma Cabut SK Pemberhentian Sementara Delapan Mahasiswa

0
Rektor Undikma, Prof. Kusno (enam dari kiri) bersama Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram, H. Lalu Rusmiady (lima dari kiri) bersama delapan mahasiswa menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangani mahasiswa di Aula Undikma, Kamis, 28 Juli 2022. (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) mencabut Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sementara delapan mahasiswa yang sempat menjadi tersangka dugaan perusakan fasilitas kampus saat melakukan unjuk rasa. Para mahasiswa tersebut kembali diterima sebagai mahasiswa Undikma setelah sebelumnya menandatangani dan membacakan surat pernyataan yang disaksikan orang tua dan pimpinan fakultas masing-masing di aula Undikma, Kamis, 28 Juli 2022.

Kasus ini sendiri telah diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ),dengan kedua belah pihak sepakat berdamai. Polisi telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena Rektor Undikma Prof. Kusno mencabut laporan terkait kasus tersebut. Sebelumnya, delapan mahasiswa telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Satreskrim Polresta Mataram dalam kasus dugaan perusakan fasilitas kampus Undikma.

Rektor Undikma, Prof. Kusno, DEA., Ph.D., pada Kamis, 28 Juli 2022 mengatakan, ia akan meneken surat keputusan membatalkan pemberhentian sementara delapan orang mahasiswa tersebut. Layanan akademik kembali diberikan kepada para mahasiswa tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

“Sebelumnya mereka diberhentikan sementara agar bisa fokus mengikuti proses hukum, setelah kasus diselesaikan melaui RJ, maka delapan mahasiswa kembali menjadi mahasiswa dan mendapatkan hak mereka,” ujar Kusno.

Pihaknya berharap ke depan terjalin sinergi antara mahasiswa dan pihak kampus. Diharapkan tidak ada lagi permasalahan seperti sebelumnya. Pihaknya terbuka dengan aksi penyampaian pendapat, tetapi kalau sudah melampau batas dan masuk ranah hukum, maka diserahkan ke pihak berwajib.

“Pada kesempatan ini, karena sudah selesai masalah hukum, mahasiswa diterima kembali dengan catatan ada kesepakatan melakukan permintaan maaf,” ujar Kusno.

Delapan mahasiswa tersebut satu per satu diminta untuk menandatangani dan membacakan surat pernyataan di hadapan orang tua, pimpinan fakultas, dan sebagian mahasiswa yang hadir di Aula Undikma. Hadir juga dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram, H. Lalu Rusmiady, S.H., M.M., Penasihat Hukum Undikma, Dr. Irpan Suriadiata, SH., MH., pimpinan Undikma, dan sejumlah alumni.

Para mahasiswa tersebut membacakan surat pernyataan yang isinya antara lain bahwa mereka mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merusak fasilitas kampus sampai harus bertanggung jawab secara hukum di hadapan aparat penegak hukum (Polresta Mataram) dengan status Tersangka. Namun karena kebijaksanaan Pimpinan UNDIKMA, akhirnya proses hukum diselesaikan dengan restorative justice. Untuk itu para mahasiswa menyampaikan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam.

Mahasiswa juga mengakui telah melanggar kode etik yang berlaku di Undikma yaitu mengucapkan kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh mahasiswa kepada Pimpinan, Dosen, dan Karyawan Undikma. Mereka juga mengakui telah menyampaikan tuduhan tidak berdasar kepada Undikma dengan tuduhan kampus anti kritik dan anti demokrasi.

Mahasiswa menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada Pimpinan, Dosen, karyawan dan mahasiswa Undikma serta orang tua masing-masing. Mereka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum dan pelanggaran kode etik. Para mahasiswa juga menyatakan, apabila mengulangi perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, maka siap menerima sanksi pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika dan siap diproses secara hukum.

Kusno menyampaikan, hal ini sebagai pembelajaran bagi organisasi mahasiswa. Menurutnya, perlu ada sinergi dan komunikasi yang baik antara mahasiswa dan pihak kampus. “Karena kami menciptakan pemimpin yang inspiratif bagi masyarakat banyak,” ujarnya.

Penasihat Hukum Undikma, Irpan Suriadiata menjelaskan, Undikma tidak melaporkan orang per orang, tetapi melaporkan perusakan fasilitas kampus ke kepolisian. Kemudian dilakukan penyelidikan dan ditetapkan delapan mahasiswa pelaku perusakan, lalu kepolisian menetapkan tersangka.

“Bukan bermaksud menjadikan mahasiswa sebagai tersangka. Untuk memperjelas dan menyelesaikan masalah. Ketika diketahui yang melakukan tindakan perusakan, maka terjadi komunikasi dua arah antara mahasiswa dan pihak kampus. Maka pihak Undikma memaafkan kesalahan itu dengan cara meminta mereka tidak melakukan lagi,” ujar Irpan.

Mekanisme RJ, menurut Irpan, merupakan keinginan Undikma untuk membangun hubungan dan kekeluargaan yang baik antara mahasiswa dengan Undikma. “RJ itu adalah pilihan dari Undikma yang terbaik. Undikma terbuka, prinsip membangun bersma-sama kampus ini,” ujarnya.

Terkait ganti rugi kerusakan, pihak Undikma tidak mempermasalahkannya karena sudah ada kesepakatan damai. Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram, H. Lalu Rusmiady, mengatakan, sepanjang mahasiswa mampu untuk melakukan ganti rugi, dipersilakan. Namun kalau tidak mampu, pihaknya tidak mempermasalahkannya.

“Yang penting perbuatan serupa tidak dilakukan kembali. Prinsip damai yang kami lakukan itu untuk mencari solusi saling menguntungkan,” ujar Rusmiady.

Rektor Undikma, Prof Kusno juga menegaskan, hak-hak delapan mahasiswa tersebut sudah kembali sesuai persyaratan akademik. Pihaknya menjamin proses akademik mereka berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (ron/*)