Tindaklanjuti Rekomendasi KPK, Loteng Bentuk Satgas BPHTP, Aset serta Kawasan Hutan

0
Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, antara Pemkab Loteng dengan KPK digelar di Kantor Bupati Loteng, Kamis, 28 Juli 2022.  (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani optimalisasi penerima Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengelolaan asset serta lahan kawasan hutan. Satgas itu nantinya beranggotakan unsure pemerintah serta dari aparat penegak hukum (APH) di daerah ini. Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., Kamis, 28 Juli 2022.

Ditemuai dikantornya, Pathul mengatakan pembentukan satgas tersebut sebagai tindaklanjut rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana dalam rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, KPK menyoroti soal masih belum optimalnya pengelolaan BPHTB, asset serta tata kelola lahan kawasan hutan. Sehingga dipandang perlu ada tim khusus yang menangani persolaan-persoalan tersebut.

“Terutama BPHTB asset, pengelolaannya sangat berkaitan erat dengan pendapatan daerah. Dengan kata lain, jika kedua hal tersebut bisa dikelola dengan optimal maka akan bisa memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah,” ujarnya.

Dan, dalam hal ini keterlibatan APH di satgas tersebut diharapkan bisa mendukung optimalisasi kerja-kerja yang dilakukan satgas. Karena kalau hanya unsure pemerintah daerah saja yang masuk, khawatirnya tidak bisa maksimal. Sehingga perlu ada unsure penegak hukum didalamnya.

Pasalnya, bukan tidak mungkin dalam kerja-kerjanya nanti satgas akan berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum yang tentu butuh peran serta aparat penegak hukum untuk menuntaskan. “Satgas ini sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah, khususnya terkait asset,” tandas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsupgah Wilayah V Komisi Pemberantarsan Korupsi (KPK) RI, Abdul Haris, menekakan perlunya memperjelas status asset yan dimiliki oleh pemerintah daerah. Terutama asset tanah harus jelas asal muasalnya serta harus diperkuat dengan dokumen hukum yang sah, berupa sertifikat. Dengan begitu, asset daerah memiliki kepastian hukum. Sehingga tidak mudah diklaim oleh masyarakat.

“Terhadap asset daerah yang sudah dinyatakan clean and clear diharapkan sudah harus bersertifikat. Sehingga asset daerah bisa lebih kuat statusnya,” terangnya. Kalau status asset sudah kuat, tentu upaya-upaya optimalisasi pengelolaan asset dalam mendorong pendapatan daerah bisa menjadi lebih maksimal. (kir)