MA Menangkan PK Ke-2 ITDC, Hotel Pullman Batal Digusur

0
Pembangunan Hotel Pullman Mandalika sudah hampir selesai. Hotel yang dibangun dengan anggara Rp 700 miliar lebih urung digusur setelah MA mengabulkan pemohonan PK ke-2 ITDC atas sengketa lahan hotel tersebut.

Praya (Suara NTB) – PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akhirnya bisa bernapas lega. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke 2, atas sengketa lahan Hotel Pullman di kawasan The Mandalika dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan begitu Hotel Pullman pun batal digusur.

Sebelumnya, Hotel Pullman yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp 700 miliar tersebut sempat akan digusur oleh pihak Umar. Setelah PK pertama yang diajukan pihak Umar dikabulkan oleh MA. Bahkan, pihak Umar sempat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) Praya, sebelum event MotoGP digelar.

Namun upaya eksekusi batal dilakukan, lantaran diketahui pihak ITDC telah lebih dulu mengajukan PK ke-2, pada 30 Desember 2021 lalu. Setelah menemukan sejumlah novum (bukti baru) dalam perkara diatas tanah yang terletak pada Lot H-3, Lot H-4 Pullman serta Lot H-5 kawasan The Mandalika dengan total luas mencapai 9 hektar lebih.

Setelah melalui proses selama beberapa bulan lamanya Majelis Hakim MA yang terdiri dari Dr. H. Panji Widagdo, S.H.M.H., Dr. H. Yodi Martono Wahyudi, S.H.M.H., serta I Gusti Agung Sumanatha, S.H.M.H., memutuskan mengambulkan pemohonan pihak ITDC. Keputusan tersebut tertuang dalam surat amar putusan No. 526 PK/PDT/2022, tanggal 25 Juli 2022. Yang artinya memenangkan pihak ITDC sebagai pemohon PK dalam sengketa kepemilikan atas lahan Pullman Lombok Mandalika Beach Resort tersebut.

Dengan demikian segala aktivitas ITDC di atas lahan tersebut dapat dilanjutkan kembali tanpa kendala. ‘’Putusan ini merupakan upaya hukum akhir yang sah serta memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Artinya lahan Lot H-3, Lot H-4, dan Lot H-5 kawasan The Mandalika, secara sah merupakan milik ITDC,’’ tegas Vice President Legal and Risk Management ITDC Yudhistira Setiawan, dalam keteranganya, Kamis, 28 Juli 2022.

Terhadap keputusan tersebut, pihaknya berharap pihak Umar selaku termohon bisa menghormati putusan MA. Karena putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikuti tatanan hukum yang berlaku.

Secara khusus  ITDC kata Yudhistira, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, yang telah membantu dan mengawal proses PK ke-2 tersebut secara all out. Dengan adanya putusan MA tersebut memberikan kepastian hukum bagi ITDC dan tentunya akan memperlancar pengembangan Kawasan Super Prioritas (KSP) di The Mandalika. (kir/ris)