DPRD NTB akan Minta Komisi Awasi Penyelesaian Temuan BPK di OPD

0
Hj. Baiq Isvie Rupaeda (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda meminta eksekutif agar segera menuntaskan penyelesaian rekomendasi temuan BPK pada APBD tahun 2021 yang masih tersisa. Pihaknya tidak ingin lagi melihat Pemprov mendapatkan teguran terkait komitmen Pemprov NTB dalam menyelesaikan rekomendasi temuan BPK.

“Saya belum banyak mendapat laporan, yang mana saja temuan BPK yang belum dijalankan. Tapi kami minta eksekutif agar segera menyelesaikannya semua rekomendasi dari BPK,” tegas Baiq Isvie saat dikonfirmasi, Kamis, 28 Juli 2022.

Dari laporan sementara, diketahui Pemprov NTB telah memenuhi sebesar 85 persen tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, capaian itu bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan BPK sebesar 75 persen. Meski demikian telah melebihi target, BPK tetap mendesak NTB untuk segera memenuhi jumlah yang belum terselesaikan.

Terkait penyelesaian sisa temuan BPK tersebut, Isvie mengatakan pihaknya akan meminta masing-masing Komisi untuk melakukan pengawasan terhadap mitra OPD masing-masing dalam menyelesaikan temuan BPK tersebut. “Nanti kami akan cek lagi temuan di beberapa OPD. Nanti kami akan minta masing-masing Komisi untuk melakukan pengawasan, Insya Allah segera mungkin akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Diketahui apabila pejabat terkait tidak memberikan tindak lanjut atas temuan BPK, dapat dikenai sanksi administratif atau dipidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak Rp500 juta. Maka dari itu sangat penting kesadaran pejabat di NTB untuk menuntaskan semua rekomendasi temuan BPK tersebut.

Ditempat terpisah anggota VI BPK Dr. Pius Lustrilanang, mengatakan pihaknya akan memastikan setiap rekomendasi dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah ditindaklanjuti dengan baik oleh pejabat yang bersangkutan. Sebab efektif atau tidak, hal tersebut sangat tergantung pada respons positif para pejabat dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK.

Pihaknya terus mendorong peningkatan komitmen daerah untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka pemulihan keuangan daerah serta perbaikan tata kelola keuangan. “Yang tidak memiliki niat baik untuk segera menyelesaikan, sepertinya kami perlu agak sedikit memaksa,” tegas Pius di hadapan seluruh kepala daerah kabupaten/kota di NTB pada Rabu, 27 Juli 2022.

Lebih lanjut disampaikan Pius, pada 2022, BPK NTB telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan keuangan di beberapa entitas di Pemerintah Daerah, salah satu hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah pemeriksaan kinerja atas upaya untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah NTB tahun 2021.

Pemeriksaan kinerja tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam menanggulangi kemiskinan, yang meliputi kebijakan, pelaksanaan, dan pemberdayaan masyarakat miskin. “BPK mengapresiasi, namun ditemukan beberapa permasalahan dalam hasil pemeriksaan. Apabila tidak diselesaikan, akan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dalam menanggulangi kemiskinan,” pungkasnya. (ndi)