Bupati Janji Naikkan Insentif dan Operasional BPD

0
Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy berpose bersama Sekda H. M. Juaini Taofik dengan Forum BPD Lotim dalam acara Bimtek BPD di Pendopo Bupati, Kamis, 28 Juli 2022. (Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy berjanji akan menaikkan insentif dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Setelah Covid-19 berlalu, diharapkan ada cahaya terang, sehingga permintaan BPD bisa dipenuhi.

“Semoga setelah Covid berlalu terbit cahaya terang,” ungkap Bupati saat menghadiri pertemuan Bimbingan Teknis BPD di Pendopo Bupati, Kamis, 28 Juli 2022.

Diakuinya, kondisi anggaran Lotim yang masih terbatas membuat banyak program tidak bisa dilaksanakan.  Bupati Sukiman berjanji di akhir masa jabatannya di periode kedua memimpin Lotim ini anggaran untuk BPD bisa meningkat. Hal ini katanya bisa sebagai kenang-kenangan. “Insya Allah di akhir jabatan saya, kita naikkan anggaran tersebut sebagai kenang-kenangan,”  janjinya.

Ia berharap semua BPD agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam upaya membangun desa untuk lebih maju dan mandiri. Anggota forum BPD diminta dapat membahas semua yang terkait dengan BPD.

Dalam dialognya dengan sejumlah anggota BPD, terungkap persoalan rendahnya insentif dan operasional BPD. Insentif anggota per bulan diterima Rp 600-750 ribu. Sedangkan operasional dibatasi maksimal Rp 5 juta per tahun.

Inspektur Inspektorat Lombok Timur, Salmun Rahman dalam penyampaian materi bimteknya kepada BPD menekankan pentingnya membangun sinergisitas dengan jajaran pemerintah desa. BPD dan kepala Ddesa harus berjalan seiring. Kepala desa menjalankan pembangunan desa terlebih dahulu ditetapkan bersama BPD

 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, sejauh ini yang selalu menjadi temuan ketimpangan penggunaan  dana desa, karena pembangunan karena kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan BPD.

Inspektur mengingatkan tugas BPD antara lain menggali aspirasi masyarakat. Menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, membentuk panitia pemilihan mepala desa. Menurut Inspektur, wajar BPD meminta operasional yang layak kepada pemerintah. (rus)