Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Kemendagri Minta K/L Manfaatkan Posisi Gubernur

0
Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan  Prabawa Eka Soesanta saat menghadiri Rapat Asistensi Kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Golden Palace Hotel, Rabu, 27 Juli 2022. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui, jika kesan Gubernur sebagai kepala daerah lebih menonjol dibandingkan dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (GWPP). Padahal, keberadaan Gubernur di daerah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan diperjelas PP Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 9 Mei 2022 lalu.

Kemendagri seperti disampaikan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan  Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si., mengharapkan Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di daerah memanfaatkan keberadaan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

‘’Jangan sampai ada kesan berhadap-hadapan pusat dan daerah. Itu tidak bagus. Karena provinsi, di samping orang daerah, juga orang pusat,’’ ungkapnya pada pembukaan Rapat Asistensi Kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Rabu, 27 Juli 2022.

Diakuinya, asas penyelenggaraan pemerintahan ada 3, yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan selama ini, khususnya GWPP masih belum optimal dilaksanakan. Yang membedakan adalah pelaksana dari GWPP itu adalah gubernur dibantu oleh perangkat di dalam PP itu, ex officio dilakukan oleh perangkat daerah, seperti Sekretaris Daerah, Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan.

Namun, ungkapnya, bagi daerah ini adalah tugas tambahan yang tidak memiliki reward dalam bentuk penambahan anggaran. Bahkan ada staf di daerah tidak bisa menggunakan anggaran itu untuk honorarium terkait posisinya sebagai pejabat pusat yang ada di daerah. Terkait hal ini, Kemendagri akan mencoba melakukan restrukturalisasi masalah penganggaran dan akan disampaikan ke Bappenas dan Menteri Keuangan.

Terkait hal ini, pada tahun 2023, ujarnya, kewenangan GWPP di daerah harus dilaksanakan semua dengan mengoptimalkan anggaran yang ada. Kalau sekarang ini, anggaran lebih banyak didesain dan direncanakan Kemendagri, maka tahun 2023 masalah anggaran dilakukan oleh daerah. Artinya Kemendagri hanya akan meminta outputnya, khususnya melantik pejabat vertikal, kemudian pertanggung jawaban bupati/walikota, melantik bupati/walikota dan lainnya.

‘’Masalah berapa yang dianggarkan terserah. Tinggal memindahkan pagu anggaran yang ada dan nanti direncanakan sendiri. Tapi kami akan menerbitkan instrumen pengendalian kinerja GWPP. Mungkin akhir bulan ini akan dilaunching. Kemudian akhir bulan Desember, semua gubernur akan diminta untuk menginput. Dan tahun 2023 awal, akan ada award yang akan diberikan oleh Presiden  kepada gubernur yang melaksanakan GWPP dengan baik,’’ terangnya.

Sekarang ini, tambahnya, anggaran GWPP hanya untuk rapat saja. Padahal sebagai pejabat pusat yang ada di daerah membutuhkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Pulau Sumbawa atau lainnya. Termasuk untuk mengirim berkas membutuhkan biaya. Di mana, kondisi sekarang ini, anggarannya tidak ada.

‘’Tolong direncanakan untuk kebutuhan masing-masing. Kami juga sudah sampaikan ke Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk menganggarkan itu. Kedua Kemendagri akan mengupayakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) jangan Kemendagri, tapi diserahkan ke masing-masing daerah,’’ pesannya.

Sementara Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., berharap dari hasil rapat asistensi ini mampu meningkatkan persoalan yang ada di NTB. Diakuinya, banyak hal yang perlu mendapat perhatian di daerah, terutama terkait juknis atau juklak.

Wagub juga mengingatkan OPD atau pengguna anggaran di daerah agar tidak menunda program-program, terutama yang memiliki anggaran. Menurutnya, tidak ada alasan bagi aparatur di daerah untuk menunda pelaksanaan anggaran, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. (ham)