KPK Tangani 19 Titik Aset Bermasalah di Lobar

0
Tim KPK pun turun melakukan pengecekan lapangan terhadap salah satu aset bermasalah yakni di STIE AMM Mataram. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun ke Lombok Barat (Lobar) untuk melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi. Salah satunya, terkait dengan manajemen aset daerah. Terdapat 19 titik aset daerah yang menjadi atensi lembaga antirasuah ini untuk ditangani.

Ditemui Rabu, 27 Juli 2022, Kepala BPKAD Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan, tim KPK turun untuk monev penanganan aset-aset khususnya 19 titik aset bermasalah. ‘’Itu ada 19 titik aset bermasalah. Sudah ada pelaporan di MCP Korsupgah KPK,’’terang Fauzan.

Ke 19 titik aset ini sudah dilaporkan ke KPK sejak 2021, sehingga masuk dalam MCP Korsupgah KPK. Kemudian itu ditindaklanjuti oleh tim KPK dengan melakukan monev, dan turun pengecekan sampel.  Ke 19 titik aset itu,  tanah Pemda di Gerung seluas 6.571 meter persegi,  eks SMPN 2 Gunungsari seluas 10.000 meter persegi, tanah Pasar Seni Sesela seluas 4.215 meter persegi, Pusksesmas Sesela seluas 3.964 meter persegi.

Selanjutnya lahan UTB PKB seluas 1.000 meter persegi, tanah Pemda di Desa Jagaraga seluas 5.085 meter persegi. Tanah Pecatu Lingkungan Karang Seraya Desa Kuranji Kecamatan Labuapi seluas 3.400 meter persegi. Tanah Pemda eks pecatu pekasih Kuranji Bangsal Kecamatan Labuapi seluas 6.296 meter persegi. Tanah eks pecatu Kadus Bengkel Selatan 4.445 meter persegi. Tanah eks pecatu Kadus Bengkel Selatan 1.809 meter persegi. Kemudian, tanah eks pecatu Pekasih Karang Bucu Desa Labuapi seluas 4.393 meter persegi. Tanah Pemda untuk Kantor Karantina Hewan di Jalan Raya Lembar, Desa Lembar Selatan seluas 7.085 meter persegi.

 Tanah kebun milik Pemda di Dusun Punikan Lingsar seluas 65,7 ribu meter persegi. Eks pecatu Nyiur Lembang Daye Kecamatan Narmada seluas 1.148 meter persegi. Tanah Pemda eks pecatu Tebao Kecamatan Narmada seluas 4,8 ribu meter persegi. Tanah Pemda eks pecatu pekasih Pengondang Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada seluas 7.608 meter persegi, tanah Pemda eks pecatu pekasih Pengondang seluas 4.506 meter persegi.

Termasuk, tanah Gedung Kampus AMM seluas 1.800 meter persegi, dan RPH Loang Baloq Mataram seluas 40.000 meter persegi.  ‘’Sehingga luas keseluruhan aset bermasalah ini, 183.826 meter persegi,’’ sebutnya.

Data-data aset bermasalah ini, langsung link dengan pihak Mahkamah Agung (MA). Kaitan dengan AMM, pihak Pemkab Lombok Barat menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada pihak yang berwenang. Pihaknya telah menggandeng Kejaksaan dalam upaya menyelesaikan kasus aset daerah yang bernilai puluhan miliar ini. Ia berharap agar kasus aset yang jadi Kampus AMM ini dapat segera selesai dan hasilnya tentu yang terbaik bagi semua.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Abdul Haris bersama tim Satgas KPK turun langsung ke Kampus AMM Mataram yang terletak di Jalan Pendidikan Mataram, Selasa 26 Juni 2022. Kasatgas Korsup Wilayah V bersama tim memantau aset Pemkab Lombok Barat yang saat ini ditempati oleh pihak AMM Mataram.

Hadir dalam pemantauan ini Kepala BPKAD Lobar, Inspektur Lombok Barat, Kadis Kominfotik Lombok Barat.  Kasatgas Korsup KPK Wilayah V, Abdul Haris mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemantauan terhadap aset AMM Mataram. Karena aset ini adalah milik Pemkab Lombok Barat yang saat ini digunakan oleh pihak AMM Mataram.

Ia meminta para pihak untuk mematuhi segala peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurutnya KPK akan memantau kasus ini hingga tuntas. ‘’Kami tentu akan melakukan pemantauan terhadap kasus AMM Mataram ini kerja sama dengan Kejaksaan. Karena ini adalah aset negara yaitu aset Pemkab Lombok Barat,’’ ujarnya.

Ia mengatakan bahwa proses pinjam pakai aset ini telah berjalan hampir 30 tahun tanpa adanya sewa. Hal ini tentu harus melalui perhitungan yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian negara. Karena bangunan ini dibangun di atas tanah Pemda atau aset negara tentu harus ada sewa menyewa. Ia mengatakan bahwa penentuan biaya sewa pastinya harus melalui perhitungan yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku.

Abdul Haris menambahkan bahwa pihak AMM dapat menggunakan aset ini dengan kontrak baru dan biaya sewa yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ‘’Biasa saja aset ini digunakan tapi tentu dengan kontrak baru dan ada biaya sewa tidak seperti sebelumnya yang tanpa biaya sewa,’’ ujarnya. Abdul Haris mengatakan bahwa pihak kampus membangun di tanah aset Pemda Lombok Barat.

Selama 30 tahun menggunakan aset ini tanpa ada sewa menyewa. Menurutnya jika pihak AMM memiliki niat baik tentu biaya sewa sebelumnya dapat diselesaikan secara bertahap atau dicicil. Hal ini harus diselesaikan karena menggunakan aset negara. Ia mengatakan bahwa ini adalah perkara perdata namun apabila tidak dapat diselesaikan secara perdata dapat dibawa ke ranah pidana. Karena menguasai aset negara di luar ketentuan masuk dalam ranah pidana.

‘’Tentu kami dari Satgas korsus KPK Wilayah V akan memantau kasus ini sehingga tidak merugikan negara. Kasusnya ini hampir sama dengan kasus Gili Trawangan. Tapi ini sepertinya lebih parah karena tidak ada sewa selama kurang lebih 30 tahun menggunakan aset Pemda. Padahal kalau dibangun diatas aset Pemda tentu harus ada hitung hitungan sewa yang diterapkan,’’ ujarnya. (her)