KPK Dorong Pemkab Lotim Bentuk Satgas Aset

0
Pertemuan Pemkab Lotim dengan Satgas Korsupgah KPK, Rabu, 27 Juli 2022. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemkab Lombok Timur (Lotim) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelelesaian aset dan utang. Persoalan aset masih jadi catatan KPK yang belum diselesaikan.

“Kita minta persoalan aset ini segera diselesaikan supaya aman aset ini dan tidak hilang,” tegas  Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI Abdul Haris saat ditemui media usai pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kantor Bupati Bupati Lotim, Rabu, 27 Juli 2022.

Satgas ini bisa dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.  Diakui, penyelesaian masalah aset keperdataan itu prosesnya cukup lama. Satgas dimaksudkan ini bisa beranggotakan Kejaksaan Negeri (Kejari), Badan Pendapatan, Pedan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki aset, instansi perpajakan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Diterangkan, di samping meyelesaikan masalah aset, Satgas juga bisa menyelesaikan persoalan utang. Sementara di Lotim saat ini hanya tunggakan  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 40 miliar. Tunggakan tersebut tercatat ada yang pribadi dan ada badan hukum.

Satgas juga bisa untuk penertiban aset dan menyelesaikan persoalan  sertifikat pada aset bermasalah yang sedang bersidang. Dalam hal ini, KPK terus akan melakukan monitor, karenanya, per tiga bulan, Satgas diminta terus melapor. “Kalau tidak lapor, ntar tidur lagi satgasnya,” paparnya.

Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik dalam pertemuan dengan KPK tersebut menerangkan Pemkab Lotim  sudah mulai melakukan digitalisasi sejak awal tahun 2022. Walaupun diakui masih menemui kendala teknis seperti kestabilan jaringan.

Dijelaskan Sekda, Pemda Lotim juga sudah berupaya melibatkan pihak ketiga yang ada di daerah ini sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah. Tersedia 10 etalase yang bisa diisi oleh UKM dan Koperasi lokal di mana hal tersebut sudah pula disosialisasikan. Digitalisasi sebagai sebuah keniscayaan harus bisa diterima.

Dijelaskan pula 11 potensi PAD Lotim hanya menyumbang 14 persen APBD Lotim. Diharapkan potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan digitalisasi tersebut.

Di Lombok Barat (Lobar), sejak dua hari terakhir, tim Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK turun untuk melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi.

Hal ini juga berkaitan dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP). MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi yang dikonfirmasi terkait agenda Monev Tim KPK ini, mengatakan kegiatan itu dilakukan sejak Selasa hingga Rabu, 27 Juli 2022 kemungkinan bisa selesai. “Hari ini (Rabu kemarin, red)) dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar H Fauzan Husniadi menambahkan, kegiatan ini bersifat tentatif, dimulai sejak Selasa lalu. “Kami menemani, mendampingi tim turun juga ke lokasi aset bermasalah,” imbuh dia. (rus/her)