Komitmen Perbaiki Lingkungan

0
Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

PEMPROV NTB ingin mewujudkan net zero emissions atau karbon netral di tahun 2050 mendatang, lebih cepat dari target nasional yaitu tahun 2060.

Karbon netral adalah keadaan ketika emisi karbon yang diproduksi manusia terserap kembali sehingga tidak menguap ke atmosfer. Sebab, krisis iklim terjadi ketika emisi karbon berubah menjadi emisi gas rumah kaca yang membumbung ke atmosfer. Kondisi ini kemudian membuat terjadinya pemanasan global.

Wakil Gubernur  (Wagub) NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan karbon netral ini bisa diwujudkan dengan kolaborasi semua pihak dan dukungan pemerintah pusat, terutama PT.PLN dalam penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) yang ramah lingkungan.

“Net zero emissions 2050 memang butuh komitmen dari pemerintah pusat ya. Terutama untuk RUPTL PLN, bagaimana caranya agar renewable anergy (energi terbarukan-red) bisa cepat masuk ke NTB, karena sesungguhnya investor banyak,” ujar Wagub, Rabu, 27 Juli 2022.

Namun yang paling penting bagi investor bidang energi kata Wagub yaitu bagaimana agar produknya bisa terbeli oleh PLN. Jika RUPTL PLN tak disesuaikan ke arah energi terbarukan, tentu investasi tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, Pemprov NTB sudah bersurat Kementerian ESDM agar NTB bisa mendapat prioritas dalam penyediaan energi yang bersih.

‘’Kalau NTB mau dijadikan pilot project net zero emissions silakan, NTB siap untuk itu kami kami sangat komit. Kita mau siapkan regulasi apapun kita siap, yang penting kita diback up oleh pemerintah pusat,’’ terangnya.

Dalam sejumlah jurnal dan literatur disebutkan bahwa penduduk bumi mesti mengurangi 45 persen emisi pada 2050. Sisa emisi yang masih terproduksi harus terserap agar suhu bumi tak naik hingga 1,50 Celsius untuk mencegah krisis iklim. Sebab, jika kenaikan suhu dibandingkan masa praindustri 1800-1850 terjadi, sejumlah bencana akan melanda manusia.

Ia mengaku Pemorov NTB sangat konsen di dalam masalah lingkungan. Bahkan semboyan yang digaungkan yaitu “sejahterakan masyarakat, lestarikan lingkungan”. Artinya tidak ada alasan untuk meningkatkan kesejahteraan namun mengorbankan lingkungan.

“Jika perusakan lingkungan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, maka apa yang telah dilakakan itu akan sia -sia, sebab suatu saat akan terjadi bencana yang akan menghancurkan apa yang telah dilakukan. Jadi setop melakukan pembangunan yang tidak berorientasi lingkungan,” tegasnya.

Terlebih saat ini konsep ekonomi yang dikedepankan oleh negara-negara maju adalah green economy, blue economy dan  ekonomi sirkular yang titik tekannya pada upaya peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan. Pemprov NTB menurutnya sedang berupaya mewujudkan konsep tersebut.(ris)