Kasus Tanah Sekaroh, KPK Tegaskan Tidak Boleh Ada SHM di Atas Tanah Negara

0
Abdul Haris (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Hutan Lindung Sekaroh merupakan tanah milik negara. Bagi yang ingin memanfaatkan tanah negara, maka alas hak yang diberikan negara hanya berupa sertifikat hak guna pakai. Tidak boleh ada istilah sertifikat hak milik dalam di atas tanah negara. Jika dalam kawasan hutan itu ada sertifikat hak milik, maka sertifikat tersebut harus dibatalkan.

Hal ini ditegaskan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsupgah Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Abdul Haris saat diwawancara media, Rabu, 27 Juli 2022.  “Alasan hak tanah negara bukan SHM, adanya sertifikatnya Hak Guna Pakai,” terangnya.

SHM itu, katanya, merupakan milik pribadi. Khusus di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh ini saat ini di bawah kewenangan KPH Rinjani. Jika ada SHM di atas tanah negara, maka akan harus diselesaikan mekanisme pengadilan untuk membatalkannya. “Itu tanah negara, jadi sertifikat hak milik itu bisa dibatalkan,” paparnya lagi.

Mekanisme pembatalan serttifikat, kata Kasatgas Korsugah KPK ini setelah ada putusan hukum dari pengadilan pembatalan dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang ada di provinsi.

Ditegaskan haris, persoalan aset-aset negara ini saat ini sedang ditertibkan. Disebutkan, pembelian tanah zaman dulu itu sangat mudah dan gampang. Seperti pengadaan aset pemerintah daerah saja itu kayak membeli rokok pembelian aset tanah. “Ini sekarang yang akan dibenahi,” paparnya.

Termasuk masalah tanah di dalam kawasan hutan Sekaroh dinilai merupakan persoalan peninggalan masa lalu. Kalaupun ada indikasi praktik mafia tanah di dalamnya diyakini ke depan pasti akan ketahuan. “Kalau ada mafia tanah nanti akan ketahuan,”   ungkapnya. (rus)