Terkesan Saling Lempar Tanggung Jawab, DPRD Lobar Soroti Sistem Pengelolaan Anggaran Pemda

0
H. Fauzan Husniadi (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Kondisi keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diduga sedang tak baik. Pasalnya beberapa program atau kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpaksa ditunda, karena alasan anggaran yang belum tersedia. OPD yang bertanggung jawab soal itu pun terkesan saling lempar.

Wakil Ketua I DPRD Lobar, Hj Nurul Adha menyoroti pengelolaan keuangan yang berujung keuangan daerah yang sedang tidak baik.  Ia pun seolah tak percaya terkait informasi tak normalnya kondisi keuangan di Kabupaten Lobar jika melihat kondisi di lapangan.

“Karena kalau kita lihat, masyarakat di lapangan ekonominya sedang menggeliat, tumbuh kembang IKM, dan kuliner ramai, dan ini bisa dipastikan menaikkan PAD. Kondisi saat ini terbilang normal, mestinya Pemda lebih kencang lagi bekerja menaikkan PAD,” ungkapnya kemarin.

Bahkan, informasi yang diperolehnya dari pihak Bapenda Lobar bahwa efek MotoGP lalu sudah bisa dilihat peningkatan PAD. “Kemudian apa yang membuat kita mengatakan PAD mandek ? Mestinya ada evaluasi yang dilakukan terkait ini,” sarannya.

Ummi Nurul sapaan Ketua DPD PKS Lobar itu juga mengakui mandeknya anggaran yang masuk ke OPD dirasakan juga di Sekretariat DPRD Lobar. Alhasil, kondisi seperti itu membuat pihaknya tidak bisa menerima kehadiran tamu luar yang berkunjung ke DPRD Lobar.  “Bupati seharusnya evaluasi SKPD terkait, bagaimana pengelolaannya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan (pokir) ini, rekanan kita mengeluh karena belum terbayarkan. Saran saya harus dievaluasi pengelolaan keuangannya,” tegasnya.

Di lembaga wakil rakyat itu sendiri sejauh ini ada banyak agenda yang tidak bisa dijalankan. Padahal, baru-baru ini DPRD Lobar sudah melaksanakan paripurna terkait LKPJ Bupati. “LKPJ sudah, mestinya sudah mulai membahas APBD Perubahan. Selain itu, agenda Pansus yang sudah diketok juga tertunda dan belum bisa bekerja karena anggaran. Sosialisasi Perda juga belum bisa dilakukan, padahal sudah dianggarkan,” imbuhnya.

Jika kemudian ada persoalan di salah satu OPD yang menyebabkan pihak BPKAD Lobar mengunci anggaran, maka, jangan sampai berimbas ke OPD yang lain. “Terutama di DPR, karena ini berhubungan dengan rakyat. Kalau ini dikunci, bagaimana pelayanan kita? Jangan coba sengaja dijadikan Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), nanti kita (pasti) evaluasi serapan anggarannya,”  ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Lobar H. Fauzan Husniadi menegaskan keuangan daerah dalam hal ini Pemkab Lobar tentunya tetap tersedia dalam menjalankan roda pemerintahan.

Terkait mandeknya pencairan anggaran di beberapa SKPD, Fauzan mengatakan pihaknya mengacu dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing OPD. Di mana setiap triwulan sudah ada porsi anggaran di masing-masing OPD, ketika mengajukan pencairan anggaran, maka OPD tidak boleh melebihi porsi anggaran di setiap triwulan, kalau diajukan lebih maka otomatis anggaran atau dananya akan terkunci sendiri.  “Kalau yang diajukan melebihi porsi anggaran, otomatis terkunci, karena meminta anggaran lebih, melebihi porsi anggaran,”  jelasnya santai.

Menurut dia, anggaran kas daerah sudah dibagi, sesuai dengan sumber anggaran kas tersebut, ada yang dari DAK, DAU, kemudian ada juga dari PAD, dan dari Dana Bagi Hasil. Masing-masing dari sumber anggaran ini sudah ada alokasi atau kamar-kamar penggunaannya. “Anggaran ini diporsikan masing-masing sesuai dengan kamar, misalnya anggaran yang di Dispora anggaran dari  PAD, maka menunggu masuk PAD, kalau sudah masuk baru dibayar,” tegasnya.

Kemudian pencairan di OPD juga mengacu dari anggaran kas yang diajukan di masing-masing OPD. Kalau anggaran kas yang diajukan melebihi porsi anggaran, otomatis tidak akan bisa dibayarkan. “Kalau kelebihan, otomatis tidak bisa dibayarkan karena akan terkunci,” ujarnya.

Karena dengan sistem pembayaran yang menggunakan SIPD ini, server itu ada di pemerintahan pusat. BPKAD tidak bisa membayarkan anggaran OPD yang sumber kamarnya dari luar yang sudah diajukan dari awal. “Mana bisa, tidak mungkin diambil dari sumber di luar kamar anggarannya masing-masing,” terangnya.

Sementara itu, pihak Bapenda menanggapi terkait gonjang-ganjing PAD yang diduga pemicu mandeknya program OPD. Diakui, kalau melihat persentase capaian PAD masih rendahnya. “Tapi kalau realisasi lebih bagus sekarang dibanding tahun lalu,” jelas Kepala Bapenda melalui Kabid Penagihan M. Subayyin Fikri.

Bahkan kalau melihat capaian PAD akhir bulan lalu saja, trennya meningkat. Kenaikan itu terjadi pada pajak hotel Rp4 miliar dan restoran Rp3 miliar. Sehingga tentu tak beralasan kalau PAD dijadikan alasan penyebab program OPD mandek. (her)