Pendataan Selesai, BKD Kembalikan Data 15.300 Tenaga Non ASN ke OPD untuk Masa Sanggah

0
Ibnu Salim (Suara NTB/ham), Muhammad Nasir (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB sudah selesai melakukan pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB pertengahan Juli 2022 ini. Dari data awal yang dikirim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga pemerintah di NTB sebanyak 15.790 tenaga non ASN. Setelah diverifikasi akhirnya BKD menetapkan jumlah tenaga non ASN di NTB sebanyak 15.300.

Menurut Kepala BKD NTB Drs. Muhammad Nasir, menyusutnya jumlah data tenaga non ASN ini, dikarenakan ada data ganda, khususnya guru yang mengajar di beberapa sekolah. ‘’Yang dobel, dari tenaga guru, karena bertugas di beberapa sekolah. Ada guru yang mengejar 24 jam mengajar, kemudian mengajar di beberapa sekolah. Sehingga ini yang menyebabkan penyusutan jumlah data dari sebelumnya,’’ ungkapnya pada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 26 Juli 2022.

Setelah selesai dilakukan pendataan ini, tambahnya, pihaknya kemudian mengembalikan data ini ke seluruh OPD untuk dilakukan verifikasi dan validasi kembali sampai akhir Juli 2022 untuk  masa sanggah. Dari data yang dilakukan, tenaga non ASN ini terdiri dari  Honorer/Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan SK Gubernur, tenaga kontrak yang terdiri dari tenaga administrasi, cleaning service, tenaga keamanan, penjaga malam, sopir, tenaga kontrak BLUD, tenaga kontrak Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tata Usaha Sekolah.

Mereka diberikan honor yang bersumber dari APBD, APBN, BPP (Biaya Pengelolaan Pendidikan), komite, BLUD dan hibah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi yang berlaku saat itu.  Sementara mengenai jumlah PTT sebanyak 114 orang, tenaga kontrak 4.342, BLUD 1.447, GTT/TU sekolah sebanyak 9.052 dan lainnya 345. ‘’Sehingga jumlahnya menjadi 15.300 orang,’’ sebutnya.

Di sisi lain, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berhak melakukan uji petik terhadap jumlah tenaga honor ini adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat. Sementara pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku di atasnya tidak berhak melakukan uji petik.

Mengenai penempatan terhadap tenaga non ASN ini belum bisa dilakukan, karena petunjuk teknis (juknis) belum ada dari pemerintah pusat. Yang penting pihaknya sudah tahu berapa data semua tenaga non ASN, sehingga pihaknya bisa tahu berapa jumlah yang bisa diikutkan dalam seleksi CPNS dan juga formasi PPPK. Khusus untuk tenaga guru, tambahnya, sudah jelas persyaratannya. Sementara untuk tenaga kesehatan belum ada regulasi yang mengaturnya.

Sementara Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, S.H., M,Si., menegaskan komitmen pihaknya untuk melakukan uji petik terhadap data tenaga non ASN yang ada di lingkup Pemprov NTB. Pihaknya akan melakukan uji petik mengenai kejelasan transparansi rekrutmen dan jelas akuntabilitasnya. (ham)