KPK Datangi STIE AMM, Pantau Sengketa Aset Lobar dengan Pihak Kampus

Mataram (Suara NTB) – KPK mendatangi Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram pada Selasa, 26 Juli 2022. Kedatangan KPK untuk memantau kasus sengketa aset antara STIE AMM dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Ketua Satuan Tugas Pencegahan Korupsi Direktorat Wilayah V bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Abdul Haris ditemui di sela-sela pemantauan di Kampus STIE AMM mengatakan, kehadiran pihaknya untuk memantau sengketa aset antara STIE AMM dengan Pemkab Lobar.

“Tujuan kami datang terkait persoalan aset Pemkab Lobar. Kalau ini aset negara, harus kembali ke aset negara,” ujar Haris.

Haris menyampaikan, berdasarkan informasi yang dihimpunnya, STIE AMM menempati aset tanah milik Pemkab Lobar selama 30 tahun tanpa ada pembayaran sewa. Menurutnya, harus ada pembayaran sewa untuk penggunaan tanah negara. Permasalahan ini harus diselesaikan secara perdata. Ketika tidak bisa diselesaikan secara perdata, permasalahan penguasaan aset negara bisa dilanjutkan di pidana khusus dan bisa bisa masuk ke korupsi.

KPK melakukan pemantauan terhadap persoalan aset ini. Pihaknya bekerja sama dengan Asdatun Kejati NTB untuk mengawal kasus ini. Namun pihaknya tidak ada niatan mengusir kampus, tetapi perlu ada kontrak baru.

Disinggung terkait STIE AMM yang memenangi kasus sengketa tanah ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, menurut Haris, keputusan itu di luar ranah pihaknya.

Diakuinya, SK awal tidak menentukan ketentuan sewa pihak STIE AMM ke pihak Pemkab Lobar. Menurut Haris, jika ingin memperpanjang, harus dengan kontrak baru. Terkait tidak ada pembayaran sewa selama 30 tahun, harus dibayar melalui cicil atau dengan kontrak baru lagi.

Haris mengakui adanya SK awal merupakan kesalahan masa lalu dan harus diperbaiki. Ketentuan sewa menyewa harus sesuai dengan peraturan terbaru. Diperlukan kerja sama antara pihak STIE AMM dengan Pemkab Lobar untuk menyelesaikan kasus ini.

“Kita tidak mau usir kampus, tapi hitung-hitungan harus jelas. Ini hak negara tanahnya, kalau mau dipakai ya silakan, nanti bisa kontrak baru atau bentuk lainnya, memperhitungkan juga sewa 30 tahun. Kita hitung-hitungan nanti, bisa difalisitasi Asdatum kejati NTB, nantinya bisa cari solusi yang saling menguntungkan,” ujarnya.

Langkah selanjutnya, menurut Haris, tanah sengketa ini harus diakui sebagai tanah milik Pemkab Lobar. Setelah itu bisa dibicarakan solusi berikutnya. Pihaknya juga bekerja sama dengan Asdatun Kejati NTB. “Nanti mereka mengadakan kajian. Langkah lebih lanjut banyak yang harus dilakukan,” pungkasnya. (ron)

amman




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Berdayakan 11 Ribu Klaster Usaha, BRI Perkuat Komitmen Bawa UMKM Naik...

0
Jakarta (suarantb.com) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara konsisten mendorong pelaku UMKM meningkatkan skala bisnisnya. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan yang ke-77 Republik...

Latest Posts

Berdayakan 11 Ribu Klaster Usaha, BRI Perkuat Komitmen Bawa UMKM Naik Kelas

Jakarta (suarantb.com) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk...

Bang Zul Apresiasi Masjid Sederhana di Desa Wakan

Mataram (Suara NTB) – Menyapa langsung masyarakat Nusa Tenggara...

Lagu Sasak Masuk Kompilasi Video Musik Wonderland Indonesia 2

Mataram (Suara NTB) - Lagu Sasak “Lalo Ngaro” dari...

1.856 Rumah di Kota Bima Masih Kumuh

Kota Bima (Suara NTB) - Dinas Pekerjaan Umum dan...

Bupati Lobar Promosikan Wisata Olahraga Bersepeda di Senggigi

Giri Menang (Suara NTB) - Keindahan alam dan pantai...