Hadapi Event Berskala Internasional, Gubernur Minta Masalah Air Bersih Harus Dituntaskan

0
H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)  

Mataram (Suara NTB) – NTB akan menjadi tuan rumah beberapa event internasional di akhir tahun 2022 dan tahun 2023. Sebagai tuan rumah, NTB dituntut mempersiapkan berbagai macam infrastruktur pendukung, baik jalan, penginapan dan kesiapan masyarakatnya. Namun, hal penting yang mesti dipersiapkan NTB adalah fasilitas air bersih.

Penegasan ini disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkifelimansyah saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi dalam rangka Rencana Pengembangan SPAM Regional Pulau Lombok di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa, 26 Juli 2022.

Gubernur menyebut, masalah air bersih atau air minum adalah masalah serius yang mesti dituntaskan. Bagaimana tidak, pengalaman saat NTB menjadi tuan rumah sejumlah event internasional beberapa waktu lalu, banyak wisatawan yang sakit perut, karena meminum air kran secara langsung.

‘’Banyak yang sakit perut, karena nyangka seperti di negaranya. Buka kran langsung diminum. Saya dimintai pusat dan teman-teman di sini bagaimana cara supaya NTB ini minimal Pulau Lombok itu punya permasalahan air minum lebih sesuai dengan standar internasional,’’ ungkapnya.

Gubernur juga mengaku, permasalahan yang dialami PDAM atau PTAM di seluruh Indonesia hampir sama. Untuk itu, permasalahan yang ada ini harus dicarikan solusinya, sehingga siap dalam menghadapi sejumlah event berskala internasional. Dalam hal ini, ujar gubernur, ada usulan kalau bisa ini PDAM bukan hanya di level kabupaten/kota, tapi pengelolaannya di tingkat provinsi.

Namun, ada pihak yang menawarkan satu bentuk kerjasama antara badan usaha milik pemerintah dan swasta, maka harus segera ditindaklanjuti dengan cepat.  Menurutnya, Presiden Joko Widodo adalah tipe pekerja cepat, sehingga ketika ada aturan yang dilarang, begini begitu, paralel saja secara bersamaan dan tidak terlalu khawatir.

‘’Yang penting aturannya nggak apa-apa melanggar aturan konvensional, yang penting jangan ada keinginan motif pribadi untuk dapat uang/fee atau apa untuk memperkaya diri, itu yang nggak boleh. Kita gampang ngomong sama Kejaksaan, kita gampang ngomong sama kepolisian sama pemerintah pusat sama kami di sini,  kalau apa yang kita lakukan untuk kemaslahatan bersama,’’ terangnya.

Gubernur mengungkapkan, jika Presiden Joko Widodo sering marah-marah dalam pelaksanaan investasi hanya terbentur sebuah aturan yang mempersulit. Menurutnya, jika ada aturan yang bisa mempermudah, masyarakat dilayani dengan baik, dirinya siap pasang badan.

‘’Yang penting jangan coba-coba kasih kita sesuatu yang bisa melanggar hukum. Ini yang berat. Tapi sepanjang untuk kemaslahatan dan kebaikan kita bersama, ndak apa-apa langsung,’’ tambahnya.

Pemprov NTB, lanjutnya, pernah membeli produk lokal yang kualitasnya lebih jelek dan harganya lebih mahal. ‘’Mana ada beli kualitas produk yang lebih jelek, harganya lebih mahal, kalau dari sisi aturan ini merugikan negara. Tapi ketika dijelaskan, ada cost of learning, biarkan mereka ini. Produk jelek kualitas, harga tinggi, tapi dibikin oleh orang di sini dengan pembelajaran yang lumayan. Mereka juga akhirnya mengerti,’’ terangnya.

Tentunya, pengertian yang diberikan aparat penegak hukum ini, karena tahu aparatur pemerintah daerah tidak ada melakukan ‘’cawe-cawe’’, nggak ada keinginan untuk memperkaya pribadi, kelompok dan lain sebagainya. ‘’Jadi nggak usah terbentur aturan. O ini boleh, o ini melanggar. Sepanjang itu tidak memperkaya diri memperkaya kelompok atau pribadi, saya pasang badan, jalan,’’ jaminnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur mengungkapkan, jika NTB menjadi tuan rumah banyak event internasional, seperti tuan rumah MotoGP bulan Maret 2022 lalu, kemudian World Superbike (WSBK) yang akan digelar bulan November 2022. Belum lagi, pada bulan bulan Juni 2023, NTB akan jadi tuan rumah MXGP, tanggal 23 sampai 26 Juni 2023 dan 2 Juli 2023 . Termasuk sejumlah kegiatan internasional lainnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTB Ir. H. Ridwan Syah, M.M., MSc., M.TP., mengingatkan pada instansi atau perusahaan yang terlibat dalam pembangunan SPAM Regional Lombok ini untuk bekerja cepat. Apalagi harapan penyediaan air bersih ini semakin tinggi.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini, menyebut, jika Pemprov NTB sudah menyusun pembangunan stduy kelayakan (feasibility study) SPAM Regional ini sejak tahun 2018 atau akhir pemerintahan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, S.H., M.Si. Untuk itu, ketika dirinya sebagai Kepala Bappeda memasukkan SPAM Regional ini dalam RPJMD 2019-2023 dengan harapan bisa terealisasi di akhir masa jabatan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. (ham)