Turunkan Angka Kemiskinan Melalui Bansos yang Tepat Sasaran

0
H.Ahsanul Khalik (Suara NTB/alfan)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial Provinsi NTB sedang berupaya meningkatkan jumlah kuota penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Provinsi NTB. Caranya yaitu melalui validasi data oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dr. H Ahsanul Khalik mengatakan, jika validasi data ini dikuatkan, maka pemberian Bansos ini bisa lebih tepat sasaran, sehingga penurunan angka kemiskinan juga akan lebih cepat terlaksana.

Tidak hanya Bansos dari pusat, intervensi bantuan dari APBD NTB juga sedang dikuatkan terutama dari sisi program pemberdayaan sosial. Selanjutnya penanganan masalah-masalah sosial melalui rehabilitasi sosial di Panti-Panti Sosial yang ada di daerah.

“Kita punya delapan Panti Sosial, kemudian pemberdayana sosial, kita memberdayakan lembaga-lembaga sosial yang ada di daerah yang jumlahnya hampir 1.700 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Kemudian kita melakukan penguatan terhadap penanganan anak-anak telantar, lansia, perempuan rawan sosial ekonomi dan lainnya. Dimana kita di Pemerintah Provinsi memberikan bantuan dalam bentuk hibah pemenuhan kebutuhan dasar,’’ terang Ahsanul Khalik kepada Suara NTB, Senin, 25 Juli 2022.

Adapun kriteria penerima PKH adalah masyarakat miskin yang indikatornya sekitar 14 kriteria sesuai dengan ketentuan BPS. Misalnya rumahnya tak layak, warga yang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan lainnya.

PKH adalah program yang basis datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penentuan keluarga penerima manfaatnya  diambil dari DTKS oleh Kemensos berdasarkan keputusan Mensos, namun kemudian pemerintah kabupaten/kota diwajibkan melakukan validasi data. Jika validasi data kita di daerah bagus, maka penambahan jumlah penerima juga bisa kita dapatkan dari pusat. Saat ini penerima manfaat PKH di NTB hampir 345 ribu keluarga.

Sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. H. Iswandi mengatakan penanggulangan kemiskinan memang menjadi atensi serius Pemprov NTB dalam dua tahun ke depan. Terlebih penanganan masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem menjadi fokus perhatian Pemprov untuk segera dientaskan dengan sejumlah upaya yang sedang dilakukan.

Iswandi mengatakan, kemiskinan esktrem adalah golongan penduduk yang memiliki pendapatan yang setara dengan 1,9 Dolar Amerika per hari per kapita. Sehingga diperkirakan jumlah pendapatan mereka sekitar Rp 358 ribu per bulan.

Iswandi mengatakan, penanganan kemiskinan di Provinsi NTB menjadi perhatian, terlebih NTB menargetkan di tahun 2023 mendatang angka kemiskinan di daerah ini turun menjadi satu digit. Sebab angka kemiskinan NTB berdasarkan data bulan Maret 2022 sebesar 13,68 persen persen atau masih di angka dua digit. Penanggulangan tingkat kemiskinan dan miskin ekstrem membutuhkan data penduduk miskin level mikro rumah tangga yang secara terus menerus perlu dimutakhirkan agar tepat sasaran.(ris)