Penerapan OCS Bukti Konkret Program NTB Zero Unprosedural PMI

0
Kadisnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi saat  Sosialisasi Implementasi MoU Penempatan dan Perlindungan PMI di Hotel Golden Palace, Kamis, 27 Juli 2022. (ist/Disnakertrans NTB) 

Mataram  (Suara NTB) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH mendukung penuh sikap pemerintah pusat agar penempatan dan perlindungan PMI menggunakan sistem satu kanal atau  One canal system (OCS). Sebab secara prinsip, OCS menjadi bukti konkret dan parameter suksesnya program unggulan Pemprov NTB, yakni “NTB Zero Unprosedural PMI”.

Respons itu disampaikan Gede,sekaligus  apresiasi ke pemerintah pusat karena Provinsi NTB jadi daerah pertama dilaksanakannya sosialasi MoU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan PMI sistem satu kanal.

Kadisnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi di acara Sosialisasi Implementasi MoU Penempatan dan Perlindungan PMI. (ist/Disnakertrans NTB)

Menurutnya, penerapan OCS merupakan implementasi konkrit dari program Zero Unprosedural PMI yang telah dicanangkan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah. “Karena  dengan penerapan satu sistem OCS ini,  maka tidak ada celah lagi proses penempatan secara non procedural,” tegas Gede.

Pada kesempatan itu, Gede juga melaporkan  terkait perjalanan dinas ke Malaysia yang dilaksanakan pekan lalu. Kunker tersebut dilaksanakan atas direktif Gubernur NTB yang ingin memastikan seluruh PMI asal NTB yang bekerja di Malaysia mendapat perlindungan memadai dari perusahaan sesuai dengan MoU yang telah dibuat oleh Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

“Saya berdialog langsung dalam bahasa daerah Sasak dan Bima dengan para pekerja untuk mendengarkan keluhan para pekerja. Ternyata pekerja tidak memiliki keluhan tentang perusahaannya. Bahkan mereka cerita kalau ada yang sampai puluhan tahun bekerja di sana. Ada yang sampai membangun bisnis sendiri. Bahkan rekor tertinggi gaji diperoleh PMI asal NTB sebesar RM 7.373 atau Rp 25 juta sebulan,” ujarnya.

Terkait penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia, Gede meyakini bahwa langkah penutupan penempatan ini adalah jalan terbaik. “Sekali lagi, penutupan sementara ini merupakan langkah  strategis untuk menutup pintu penempatan secara illegal, hingga pemerintah malaysia komit menerapkan sistem satu kanal,” tegasnya.

Ia kembali menyebut penerapan sistem maid online yang diterapkan oleh Kementrian Dalam Negeri Malaysia, selama ini dijadikan celah oleh pihak  pihak yang tidak bertanggung jawab untuk penempatan PMI secara non prosedural. Dengan sistem itu, tidak sedikit PMI yang  menjadi korban, seperti kasus gaji tidak dibayar, disiksa, dilecehkan, dan ketika sakit dibuang di jalan. Hal ini baginya adalah pelanggaran HAM. Tindakan kriminal itu berpeluang karena PMI bekerja tanpa perjanjian kontrak kerja.

“Jadi kita semua harus satu suara. Perusahaan Malaysia dan P3MI juga harus ikut mendesak Pemerintah Malaysia untuk tunduk pada kesepakatan MoU,” ajak Gde kepada semua peserta sosialisasi.

Meski begitu Gde juga menjelaskan bahwa penutupan ini tidak akan berpengaruh pada 2.800 Job order yang sudah disetujui sebelum tanggal 12 Juli 2022. “Untuk perusahaan yang job ordernya sudah disetujui sebelum tanggal 12, maka PMI akan tetap bisa diberangkatkan sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Ia juga meminta agar PMI dan P3MI tetap tenang dan menunggu Instruksi pemerintah. “Malaysia itu sangat membutuhkan PMI kita, khususnya PMI NTB. Karena PMI NTB terkenal dengan kemampuannya dalam bekerja di ladang. Jadi jangan gegabah memberangkatkan selama masih ditutup. Kalau gegabah berangkat dan jadi PMI Non-Prosedural, nanti pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena prinsipnya ini menyangkut nyawa,” ujar Gde.

“Karena kalau penempatan tetap dibuka sementara Pemerintah Malaysia masih menggunakan SMO itu, maka yang akan rugi dan celaka adalah warga kita,” ujar Gde. (*)