Tunggakan Pajak di Mataram Mencapai Rp2 Miliar

0
Seorang pelayan salah satu hotel di Mataram menyiapkan hidangan bagi tamu, pekan kemarin. BKD mencatat hingga saat ini sekira Rp2 miliar lebih tunggakan pajak dan hotel di Kota Mataram. Proses penagihan akan melibatkan aparat penegak hukum, apabila pengusaha tidak kooperatif. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram sedang mengoptimalkan penagihan tunggakan pajak. Tercatat Rp2 miliar lebih sisa tunggakan yang belum dibayar ke kas daerah. Pengusaha hotel dan restoran diminta kooperatif. Aparat penegak hukum (APH) akan dilibatkan jika proses penagihan menemui jalan buntu.

Kepala Bidang Pelayanan,Penagihan,dan Penyuluhan pada BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin menjelaskan, progres capaian pajak daerah di semester pertama sangat progresif. Realisasi pajak mencapai 57 persen atau Rp88 miliar dari target Rp148 miliar. Dari realisasi ini akan diusulkan melakukan perubahan target pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan.

Perubahan target juga akan dioptimalkan dengan penagihan piutang pajak. Tercatat piutang pajak hotel dan restoran masing-masing mencapai Rp1 miliar lebih. “Jadi totalnya itu Rp2 miliar lebih piutang pajak yang harus kita tagih,” kata Amrin dikonfirmasi pekan kemarin.

Tunggakan pajak juga mendukung potensi untuk dilakukan perubahan target. Amrin tidak menyebutkan detail jumlah hotel dan restoran yang menunggak pajak daerah tersebut. Di satu sisi, pengusaha yang taat membayar pajak bukan menjadi tolok ukur atau patokan. Karena, belum tentu pengusaha dalam penetapan pajak itu sesuai yang disetor ke kas daerah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. “Jadi taat bayar pajak saat jatuh tempo itu bukan jadi patokan. Sekarang apakah pengusaha membayar sesuai dengan penetapan,” jelasnya.

Penagihan tunggakan pajak sedang berjalan. Tim pengawasan mulai turun mengklarifikasi dan memeriksa objek pajak. Jika dengan prosedur tetap penagihan oleh tim ternyata wajib kena pajak kooperatif, maka mekanisme penyelesaiannya di BKD. Beda halnya, jika petugas sudah mengupayakan secara persuasif kemudian tetap tidak kooperatif, maka mekanisme penyelesaiannya melibatkan aparat penegak hukum.

Pelibatan APH dinilai sebagai terapi kejut bagi pengusaha, agar menyelesaikan tanggungjawabnya menyetor pajak yang dititip konsumen. “Tahapannya sesuai kewenangan kami. Kalau misalnya tetap tidak kooperatif baru kita libatkan Kejaksaan untuk menagih,supaya menjadi terapi kejut bagi pengusaha yang menunggak pajak,” demikian kata Amrin. (cem)