Setwan Stop Fasilitas Pimpinan DPRD NTB terhadap Mori dan Hadi

0
Mahdi Muhammad (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mori Hanafi dan Abdul Hadi telah resmi berhenti menjabat sebagai pimpinan DPRD Provinsi NTB dengan telah terbitnya Surat Keputusan (SK) Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) nomor 161.52/4913/OTDA tertanggal 15 Juli 2022.

Fisik Surat Keputusan (SK) Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) tentang pemberhentian secara hormat dua Wakil Ketua DPRD NTB atas nama Mori dan Hadi sudah diterima oleh pihak Sekretariat DPRD NTB.

Maka dengan demikian berdasarkan SK Mendagri tersebut, Sekretariat DPRD NTB resmi menyetop semua fasilitas pimpinan yang terima oleh Mori dan Hadi selama ini. Selain itu keduanya juga tidak berhak lagi bertindak mengatasnamakan pimpinan DPRD NTB.

“Sudah, sudah kami terima suratnya, kemarin saya terima,” ucap Mahdi saat dikonfirmasi Minggu kemarin. Ditegaskan Sekwan, dengan telah diterimanya fisik SK itu menandai berakhirnya jabatan Mori dan Hadi sebagai pimpinan DPRD NTB.

Dengan SK Mendagri tersebut maka Sekretariat Dewan akan langsung menindaklanjutinya dengan mencabut fasilitas protokoler pimpinan yang diterima Mori dan Hadi. “Ya mulai besoklah, karena suratnya baru kemarin saya terima. Jadi (efektifnya penyetopan fasilitas protokoler) mulai besoklah,” terangnya.

Diketahui Mori merupakan Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi Gerindra sedangkan Abdul Hadi sebelumnya merupakan wakil ketua DPRD NTB dari fraksi PKS. Pengganti keduanya sebagai pimpinan DPRD NTB juga sudah diusulkan ke Mendagri, hanya saja SK penggantinya masih belum terbit.

Sebab untuk pengurusan SK pengangkatan Nauvar Furqani Farinduan sebagai pengganti Mori Hanafi dan Yek Agil sebagai pengganti Abdul Hadi masih sedang berproses, karena usulan pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD di Kemendagri diproses oleh bagian berbeda. Sehingga praktis dua pimpinan DPRD NTB saat ini terjadi kekosongan sampai terbitnya SK pengangkatan tersebut.

Setelah SK pengangkatan pimpinan DPRD yang baru diterima Sekretariat DPRD NTB, baru kemudian selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah (Banmus) untuk mengagendakan rapat paripurna istimewa pelantikan dua pimpinan DPRD NTB Pengganti Antar Waktu (PAW).

Sebelumnya Mori Hanafi yang dikonfirmasi Suara NTB terkait dengan terbitnya SK Mendagri tentang pemberhentiannya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dibenarkannya. Hanya saja ia mengaku belum menerima fisik suratnya. “Ya benar dinda, cuma masih di Jakarta SK ini,” katanya. Dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan penyetopan fasilitas pimpinan, Mori enggan menjawabnya. (ndi)