Seleksi JPTP, Tidak Ada Pejabat Titipan

0
H. Iwan Harsono. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) telah dimulai. Senin, 25 Juli 2022 hari ini, sebelas peserta akan mempresentasikan makalah dan tes wawancara. Peserta diminta fokus dan tidak terpengaruh dengan isu yang berkembang di luar. Panitia seleksi menjamin bahwa tidak ada pejabat titipan dalam proses seleksi.

Sekretaris Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kota Mataram, Dr. Iwan Harsono menjelaskan, seleksi terbuka untuk dua jabatan akan mencari tiga terbaik dari masing-masing formasi. Tiga nama akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memilih satu dari tiga orang terbaik. Kepala daerah diberikan kewenangan memilih berdasarkan pertimbangan kinerja, loyalitas, kimestri dan lain sebagainya. Sementara, tim pansel bekerja sesuai aturan yang ditentukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Yang kita lakukan dalam proses ini sesuai dengan peraturan,” kata Iwan dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Stigma yang berkembang bahwa pansel hanya formalitas. Iwan menegaskan, wacana yang berkembang tidak perlu dengar dan peserta diminta fokus mengikuti seluruh proses tahapan seleksi. Ia memastikan tim pansel bekerja profesional dalam seluruh tahapan. Sejauh ini, tidak ada titipan siapapun yang membisik tim pansel sehingga mempengaruhi nilai. Adapun pejabat yang dipilih oleh kepala daerah untuk menduduki jabatan tertentu tidak bisa diintervensi oleh tim pansel. Pasalnya, PPK memiliki kewenangan itu. “Kita laksanakan sesuai tahapan. Jadi tidak ada titipan-titipan,” tegasnya.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ini menerangkan, tahapan seleksi terbuka berbeda dari sebelumnya. Penilaian seleksi administrasi dulunya diberikan bobot nilai 5 persen. Saat ini, penilaian administrasi tidak menjadi bagian penilaian apabila calon peserta dinyatakan lulus. KASN memberikan ketentuan penilaian untuk wawancara memiliki bobot 30 persen, makalah 20 persen, rekam jejak sebelumnya 15 persen menjadi 20 persen. Dan, asesmen 30 persen.

Untuk penilaian asesmen lanjutnya, sebagian besar pejabat sudah mengikuti. Pihaknya memberikan pilihan jika peserta ingin memperbaiki nilai dan nilai asesmen belum kedaluwarsa. Tim pansel akan menggunakan nilai tertinggi. “Kalau nilai yang sekarang lebih tinggi itu yang kita gunakan. Pokoknya mana yang lebih tinggi itu yang dijadikan acuan oleh tim pansel,” terangnya. (cem)