Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Kajati Tegaskan Tidak Semua Bisa Direhabilitasi

0
Kajati NTB Sungarpin didampingi Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Wakil Ketua DPRD H. Muzihir dan anggota Forkopimda menekan tombol sirine sebagai tanda peluncuran Balai Rehabilitasi Adhyaksa di RSJ Mutiara Sukma, Jumat, 22 Juli 2022. (Suara NTB/ham)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB meluncurkan Balai Rehabilitasi Adhyaksa yang berlokasi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma, Jumat, 22 Juli 2022. Keberadaan Balai Rehabilitasi Adhyaksa ini menindaklanjuti arahan Jaksa Agung agar seluruh Kejaksaan di seluruh Indonesia bisa menyediakan balai rehabilitasi bagi korban atau pengguna penyalahgunaan narkoba. Namun, tidak semua narapidana penyalahgunaan narkotika yang bisa direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Adhyaksa.

Hadir pada peluncuran ini Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTB, Asisten lingkup Pemprov NTB, Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, Kepala Dinas Sosial Ahsanul Khalik dan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Sungarpin, S.H., M.H., menegaskan orang yang tersangkut pidana narkotika yang direhab di Balai Rehabilitasi Adhyaksa tidak sembarangan. Kejaksaan ingin menyelamatkan korban tindak pidana narkotika, bukan bandar atau pengedar/pengecer narkoba. Meski demikian, dalam menentukan pengguna yang bisa direhabilitasi tidak gampang, tapi ada asesmen yang dilakukan tim dari kejaksaan.

‘’Tim ini yang menentukan orang yang berhak masuk atau tidak. Setelah dilakukan asesmen baru nanti kita analisa, setelah itu baru dilakukan rehabilitasi. Karena kita ketahui rutan dan lapas itu penuh, 70 persen dengan kasus perkara-perkara narkotika. Jadi pengguna, kemudian korban ikut di dalam. Bukannya makin baik, tapi setelah keluar dari penjara semakin ‘’pintar’’. ‘’Sekolah di dalam istilahnya,’’  ujarnya.

Hal ini disebabkan saat narapidana menjalani hukuman di dalam lapas/rutan dicampur dengan narapidana bandar, pengedar narkotika. Sementara yang sebelumnya merupakan pengguna dan korban malah jadi bandar atau pengedar benaran. ‘’Untuk itu, adanya Balai Rehabilitasi Adhyaksa ini menjadi terobosan untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan narkotika dari ancaman yang lebih besar,’’ tambahnya.

Dijelaskannya, Balai Rehabilitasi Adhyaksa dibangun untuk kebutuhan keadilan restoratif bagi pengguna narkoba yang dinilai sebagai korban kejahatan. Diakuinya, Balai Rehabilitasi Adhyaksa dibangun dalam waktu persiapan yang sangat singkat. Dan ini merupakan perwujudan kolaborasi yang solid antara Pemprov NTB dan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejati NTB.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (rutan) yang cenderung over kapasitas dengan sebagian besar merupakan penghuni terlibat tindak pidana narkotika menjadi salah satu pertimbangan kejaksaan membangun Balai Rehabilitasi Adhyaksa. Apalagi lapas dan rutan yang over kapasitas menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam rencana jangka panjang menengah tahun 2020 dan 2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang bersifat strategis, khususnya dalam perkara penyalahgunana narkotika. Salah satunya, melalui orientasi penegakan hukum dalam melaksanakan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dari reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, tambahnya, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas penguasa perkara dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi.

Penyelesaian rehabilitasi melalui program rehab ini pada tahap penuntutan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehab tidak dapat dipisahkan melalui mekanisme tidak dapat dipisahkan dari keadilan restoratif justice.

Sebelumnya, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mendukung langkah Kejati NTB mendirikan Balai Rehabilitasi Adhyaksa bagi pengguna narkoba.

“Daripada dipenjara tidak membuat pelaku menjadi  baik. Dengan direhabilitasi juga solusi untuk kasus narkoba yang membuat penjara over kapasitas,” ujar Gubernur . Gubernur juga menekankan agar peran penting rumah sakit jiwa sebagai fasilitas pemeriksaan kesehatan psikologi dimanfaatkan pula oleh siapa saja. (ham)