Pemda Diminta Carikan Solusi, Rumah Penduduk di Dusun Manggong Terancam Dieksekusi

0
Wabup Lobar Hj. Sumiatun didampingi Asisten II Setda Lobar saat berkunjung ke Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar, membahas juga bagaimana solusi terhadap warga yang terancam dieksekusi oleh pengadilan. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Sekitar lima kepala keluarga (KK) yang tinggal di Dusun Manggong Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar tinggal di lahan yang rencananya akan dieksekusi oleh pihak pengadilan. Menyusul kekalahan Pemda Lombok Barat (Lobar) dari penggugat dalam sengketa lahan tersebut di tingkat MA.

Jika dari beberapa opsi yang akan ditempuh, tidak bisa dilakukan warga, maka jalan terakhir rumah mereka dieksekusi.  Namun demikian pihak desa setempat berupaya mencarikan solusi terbaik bagi warga. Di samping itu, pihak desa meminta agar Pemda Lobar memberikan jalan keluar terhadap warganya tersebut.

Kepala Desa Batu Kumbung, H. Wirya Adi Suteja menyebutkan, terdapat lima KK warga tinggal di lahan yang terletak di Dusun Manggong yang akan dieksekusi oleh pihak pengadilan. Karena mereka tinggal di lahan yang bersengketa antara Pemda dengan penggugat. Dimana Pemda kalah, sehingga lahan itu pun diajukan untuk dieksekusi.

Diakuinya, Selasa, 19 Juli 2022 sudah ada pemanggilan oleh pihak pengadilan terkait rencana eksekusi lahan itu. Namun karena ke pertemuan itu bersamaan dengan acara di Gerung, akhirnya ia meminta Kadus Manggong dan Ketua BPD yang hadir mendampingi warga. Pihak Pemda diwakili Bagian Hukum, dan pihak BPKAD, termasuk dihadiri pengacara pihak pemenang. Setahu dia, awalnya lahan yang digugat seluas 2 hektar 350 are. Namun pihak penggugat tidak bisa menang. Akan tetapi setelah menggugat sebagian lahan itu, barulah pihak penggugat dimenangkan.

Di atas lahan yang dimenangkan pihak penggugat itu, lanjut dia ada lima KK yang tinggal. Ia tidak tahu prosesnya warga ini, sehingga diberikan izin menempati lahan itu. “Mungkin sejak puluhan tahun lalu,”ujarnya.

Solusi untuk lima KK ini, Mereka diberikan waktu satu minggu untuk berpikir. Terdapat beberapa solusi, yang bisa ditempuh nantinya, apakah mau menyewa lahan itu, pindah mandiri atau langkah terakhir digusur. “Ini piihannya,”ujarnya.

Pihaknya sementara itu ini masih menunggu hasil pertemuan dengan pihak pengacara dari pemenang. Pihaknya tetap meminta keringanan dan mencari solusi terbaik.

Beberapa hari lalu kata dia, persoalan ini juga sudah disampaikan ke wakil bupati (Wabup) saat berkunjung ke desa setempat. Pihaknya meminta Wabup, untuk mencarikan solusi. “Dan Bu Wabup saat itu meminta kepada Asisten II yang kebetulan ikut hadir, untuk segera mencarikan solusi. Ini kasihan, ini warga kita, itu kata Bu Wabup,” ujarnya mengutip pernyataan Wabup saat pertemuan itu.

Menindaklanjuti itu, ia pun diundang ke Pemda bertemu Asisten membahas hal ini. Pihak Pemda pun menyarankan agar sambil menunggu waktu menempuh upaya hukum PK, desa diminta mengikuti putusan itu. Sebab upaya PK tidak bisa menghalangi atau membatalkan upaya eksekusi.

Yang pasti, pihaknya sangat berharap ada solusi yang bisa diberikan Pemda. Seperti menyiapkan lahan bagi warga yang dieksekusi tersebut. Kalau berharap direlokasi ke aset milik Pemda, menurut dia di sekitar daerah itu tidak ada aset daerah. Kalaupun ada, lokasinya jauh sekali. Pihaknya juga masih mencarikan solusi. Salah satunya meminta keringanan agar warga bisa menyewa lahan itu.  (her)