Jadi Penyumbang Kemiskinan Ekstrem, Dewan Minta Pemerintah Lebih Serius Perhatikan Sektor Pertanian

0
H. Hairul Warisin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi NTB, H. Haerul Warisin tidak sepakat sektor pertanian disebut menjadi sektor yang mendominasi kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB. Pasalnya para petani yang tentu memiliki lahan sawah yang dikelola, menurutnya tidak bisa dikatakan sebagai orang miskin yang ekstrem.

“Sebenarnya saya tidak setuju kalau sektor pertanian disebut mendominasi kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB ini. Kalau menyebut buruh tani dan buruh kebun mungkin masuk akal, karena mereka tidak punya lahan,” tegas Warisin kepada wartawan, Jumat, 22 Juli 2022.

Namun demikian, rendahnya upah buruh tani selama ini tidak lepas dari masih rendahnya nilai tukar petani seperti hasil produksi pertanian yang harganya selalu membuat petani rugi. Sementara di satu sisi biaya produksi terus meningkat dari masa ke masa.

“Mereka yang menjadi buruh tani dan buruh kebun tidak bisa mendapatkan upah maksimal akibat komoditi hasil pertanian ini tidak bisa mencapai harga bagus sesuai harapan petani. Kemudian juga terganjal harga pupuk dan pestisida tinggi,” ungkapnya.

Menurut mantan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur ini bahwa persoalan petani selama ini dan kurangnya produksi komoditi akibat biaya produksi terlalu tinggi, di mana harga pupuk dan pestisida tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sehingga membuat petani berat selama produksi.

“Mestinya pemerintah provinsi NTB berikan petani subsidi pupuk dan pestisida agar produksi pertani meningkat, dengan demikian buruh tani dan buruh kebun itu bisa diberikan upah lebih tinggi. Kan sektor pertanian tidak perlu lagi disebut mendominasi kemiskinan,” tegasnya.

“Tapi jika pemerintah sudah menyebut sektor pertanian mendominasi kemiskinan ekstrem. Maka semestinya harus peduli terhadap petani dengan memberikan subsidi pupuk dan pestisida, bukan terkesan menekan harga tinggi, jangan hanya memperhatikan infrastruktur sajalah,” sambungnya.

Selain memberikan solusi subsidi pupuk dan pestisida. Pemerintah Provinsi NTB juga harus memfasilitasi petani menjual hasil produksi, bukan terhadap jagung dan bawang saja. Tapi perlu juga diberikan perhatian pada hasil produksi yang lain seperti gabah dan beras.

“Yang perlu dilakukan, carikan pangsa pasar dan harga komoditi yang lain juga supaya petani tidak miskin. Tapi beras saja kita import, padahal di NTB ini surplus gabah dan beras, tinggal beli hasil petani, berdayakan hasil petani lokal, tentu secara langsung membantu menurunkan angka kemiskinan,” tegasnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Timur itupun berharap Pemerintah Provinsi NTB bisa menekan angka kemiskinan di sektor pertanian dengan cara berdayakan BUMD untuk membeli hasil produksi petani, dan bisa bekerjasama dengan Bulog. “Kalau ini bisa dilakukan, tidak akan ada petani mengeluh, kemiskinan bisa berkurang,” tutupnya. (ndi)