Didukung Kebijakan Pusat, Bagus, Progres Booster di NTB

0
H. L. Hamzi Fikri (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Keluarnya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan penumpang pesawat sudah vaksin dosis ketiga (booster) berpengaruh terhadap animo masyarakat di NTB untuk ikut vaksin. Apalagi kebijakan yang dikeluarkan pusat ini untuk memperkuat imunitas masyarakat dari tertular penyakit, khususnya Covid-19.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MARS., M.Kes., menjawab Suara NTB di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Jumat, 22 Juli 2022.

Diakuinya, data jumlah masyarakat yang sudah booster hingga 20 Juli 2022 sudah 35,80 persen atau 1,4 juta masyarakat NTB sudah vaksin. Sementara target 7 persen dari 3,9 juta masyarakat yang mesti mengikuti vaksinasi booster. ‘’Dan progresnya memang karena terkait, sudah lengkap vaksin keduanya minimal 3 bulan baru boleh divaksin booster. Itu yang sebenarnya,’’ ujar mantan Direktur RSUD Provinsi NTB ini.

Meningkatnya jumlah warga di NTB yang booster, tambahnya, setelah turun kebijakan dari pemerintah pusat yang mewajibkan pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat terbang, kereta api hingga kapal laut mesti sudah booster. Jika tidak mau booster, pelaku perjalanan ini mesti rapid test atau test PCR.

‘’Banyak masyarakat yang mencari faskes (fasilitas kesehatan) untuk vaksin. Stok di gudang masih ada sekarang dan kita distribusi ke semua kabupaten/kota di NTB, rumah sakit atau puskesmas. Jadi sekarang kita imbau masyarakat untuk vaksin, paling tidak sudah mendapat vaksin primer 1 atau 2, minimal 3 bulan,’’ terangnya.

Gencarnya pemerintah mengimbau masyarakat untuk vaksin, karena Covid-19, khususnya varian baru masih ada. Terbukti ketika varian ini masuk tidak menunjukkan signifikan penunjukan kasus, karena kekebalan imunitas sudah ada lewat vaksin. Meski demikian, kekebalan imunitas ini ada batasnya, sehingga harus diperkuat dengan masyarakat melakukan vaksin dosis ketiga.

Mengenai penempatan posko di bandara atau pelabuhan laut, diakuinya, sudah ada instansi yang menanganinya saat ini, yakni Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Masyarakat bisa memanfaatkan posko ini untuk vaksin. ‘’Bagi yang terkendala, kadang-kadang mereka pilih PCR atau antigen. Kalau dia pilih vaksin data harus di-entri dan sebagainya. Ada proses. Baiknya memang, sebelum bepergian saran kita sebaiknya vaksin booster terlebih dahulu,’’ ujarnya mengingatkan. (ham)