Aset Tak Berguna, DPRD Sarankan Dijual

0
H.L. Sarjana (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) H. L. Sarjana mengungkapkan banyak aset daerah yang kondisinya saat ini sudah rusak atau tidak bisa dimanfaatkan secara optimal lagi. Terutama aset bergerak berupa kendaraan dinas. Termasuk pula aset tidak bergerak seperti bangunan, mesin hingga tanah yang keberadaannya justru hanya menjadi beban bagi daerah saja.

Terhadap keberadaan aset-aset tersebut H.L. Sarjana menyarankan agar dihapus atau dijual saja oleh pemerintah daerah. Dengan begitu pemerintah daerah bisa mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan aset tersebut. “Dari pada hanya menjadi beban bagi daerah sebaiknya aset-aset daerah yang sudah tidak bisa digunakan atau rusak dijual saja. Supaya pemerintah daerah bisa memperoleh pemasukan dari hasil penjualannya,” sebutnya.

Karena untuk mengharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan aset-aset tersebut juga sulit, sehingga sebaiknya dijual jika memang masih punya nilai. Terutama kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan.

Pasalnya kalau tetap masih tercatat jadi aset daerah, maka ada beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Minimal pajak kendaraan selain biaya perawatan dan itu harus dibayar setiap tahunnya.  Artinya itu masuk menjadi beban anggaran daerah. Di satu sisi keberadaan aset tersebut tidak berkontribusi dalam hal pendapat bagi daerah.

“Tahun ini saja ada laporan sekitar 1.050 kendaraan yang masih nunggak pembayaran pajak kendaraannya. Dan, sebagian besar diyakin kendaraan dinas yang tua serta sudah rusak. Jadi dari pada terus-terusan membenahi daerah, lebih baik dihapus atau dijual saja,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Terhadap aset-aset daerah yang ada masih bisa mendatangkan PAD, pihaknya juga mendorong supaya dioptimalkan keberadaannya. Selain itu ditata, didata dan dikelola dengan baik, sehingga bisa mendatangkan PAD yang besar. Jangan hanya jumlah aset saja yang banyak dan besar, namun minim kontribusi bagi daerah.

“Pengelolaan aset daerah tujuan salah satunya untuk bisa berkontribusi bagi PAD. Jadi harus dikelola dengan maksimal. Untuk bisa maksimal, maka data aset harus jelas dan tertata rapi,” tutup Sarjana. (kir)