Sukses Amankan Event MotoGP, Ketua Komisi III DPR RI Puji Polda NTB

0
Rombongan Komisi III yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, melakukan kunjungan kerja ke Polda NTB, Kamis, 21 Juli 2022. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Rombongan Komisi III yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, melakukan kunjungan kerja ke Polda NTB, Kamis, 21 Juli 2022. Ketua Komisi III DPR RI pada kesempatan itu memuji dengan memberi acungan jempol terhadap kinerja Polda NTB, terutama saat pengamanan MotoGP Mandalika.

Dalam kunjungannya ke Polda NTB, rombongan Komisi III DPR RI diterima Kapolda NTB, Irjen.Pol.Djoko Purwanto dan sejumlah pejabat Polda NTB.

Kapolda NTB, Irjen.Djoko Purwanto dan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto saling bertukar cinderamata. (Suara NTB/ist)

‘’Polda NTB kita acungi jempol karena ketika menangani kasus dan mengamankan event internasional sekelas MotoGP tidak ada satupun yang cacat,’’ puji Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, saat berkunjung ke Polda NTB, Kamis, 21 Juli 2022. ‘’Kalau itu cacat, republik ini bisa menjadi susah,’’ tambahnya.

Dia menilai bahwa pengamanan saat event internasional MotoGP di Mandalika menjadi desain, agar pengamanan event berikutnya jauh lebih bagus.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan pada kesempatan itu berharap agar kasus-kasus yang berkembang di NTB menjadi atensi yang lebih serius. Salah satunya kasus mafia tanah. Arteria Dahlan ingin, penegakan hukum di NTB betul-betul berkeadilan dan dapat menjadi projek percontohan bagi yang lainnya.

‘’Ini saatnya penegakkan hukum. Polisi bersekutu dengan rakyat untuk memberantas mafia tanah,’’ tegasnya. Mereka juga punya tekad untuk melakukan pengawasan terhadap HPL yang masih bermasalah untuk segera diselesaikan.

‘’Perlu diingat kita punya Kapolda yang bagus, kita juga punya Kajati yang baik. Mereka faham betul bagaiman menyelesaikan masalah dengan baik,’’ harapnya.

Usai melakukan dialog, acara dilanjutkan dengan pemberian cinderamata, baik dari Kapolda NTB kepada DPR RI, maupun dari DPR RI kepada Kapolda NTB. (r)